oleh

Kalak BPBD Kota Kupang “Hilang”, DPRD Desak Sekda Segera Hadirkan di Paripurna

Kupang, NTT

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Jimi Didok, “menghilang” saat hendak domtai penjelasan soal penanggulangan bencana dan polemik pembagian tandon air bagi masyarakat di Kota Kupang.

Ironisnya, Wali Kota Kupang dan Sekda Kota Kupang, memgahadiri sementara kalak BPBD Kota Kupang tidak muncul.

Hal itu membuat anggota DPRD khususnya anggota Pansus LKPj Wali Kota Kupang tahun 2020, meradang dan meminta sidang diskors.

Pimpinan sidang akhirnya menskors sidang Paripurna tersebut ke pukul 19.00 Wita.

Salah satu alasan kepala BPBD Jimi Didok diwajibkan hadir adalah untuk memberi klarifikasi soal beredarnya nama anggota DPRD sebagai penerima bantuan tandon dari BPBD.

Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrennsy Funay, yang hadir dalam rapat tersebut, mengaku sudah mencari Jimy Didok sejak siang hingga malam hari tetap tidak bisa bertemu.

“Informasi yang kami dapat bahwa beliau ada acara,” jelasnya.

Mendengar pejelasan tersebut, anggota DPRD Kota Kupang menjadi geram. Mereka mendesak Sekda untuk segera menghadirkan Jimy Didok dalam sidang Parupurna yang akan kembali digelar, Sabtu (12/6).

“Sangat disayangkan pak wali kota selaku pimpinan di daerah ini, bisa hadir di sini sedangkan Kepala BPBD tidak bisa hadir,” kata Richard.

Dengan tegas Richard meminta Wali Kota dan Sekda Kota Kupang segera mmgevaluasi kinerja Jimy Didok.

“Sangat disayangkan, disaat kita sedang membahas bagaiman penanganan bencana di dareah ini, kepala bencana malah menghadiri acara pribadinya. Saya usulkan, Bapak Sekda dan Wali Kota segera mengevaluasi kinerja orang ini,” tegas Richard Odja.

Sementara itu, anggota DPRD asal PKB, Rony Lotu menyayangkan sikap Kalak BPBD yang memberikan informasi yang simpang siur soal pembagian tandon air.

“Kepala BPBD tipu saya, didepan wakil ketua Pansus, saya tanya ulang – ulang apakah ada anggota DPRD yang dapat tandon? Dia jawab, Tidak. Tetapi berkembang di media sosial bahwa ada anggota DPRD yang dapat. Ini maksudnya apa, datang dan jelaskan jangan diam saja,” tegas Rony.

Sedangkan Theodora Ewalde Taek, secara singkat meminta ketegasan dari Pemerintah terkait ketidakhadiran Kalak BPBD di sidang Paripurna.

“Sidang harus diskors jika kepala BPBD belum ada. Pak Sekda wajib hadirkan Kepala BPBD besok,” tegas Walde.

Terpisah, Yuven Tukung, mengatakan pihaknya masih konsen untuk agenda persidangan harus terus berjalan.

“Sebenarnya kegaduhan ini diciptakan oleg kepala BPBD, oleh karena itu beliau harus hadir untuk memberikan klarifikasi karena ini sudah dibawa ke ruang publik,” kata Ketua Fraksi NasDem itu.

Menurut Yuven, saat ini publik tahu bahwa tandoni sedang ada di tangan DPRD, padahal kenyataan tidak seperti itu.

“Dia harus hadir agar persoalan ini clear. Sehingga pertanyaan di publik bisa terjawab,” tegasnya.

Yuven meminta agar Jimy Didok berinisiatif baik untuk hadir dan menjelaskan siapa sebenarnya yang menerima tandon air yang saat ini menjadi polemik.

“Di sinilah taruhan wibawa pemerintah. Perlu kah kalau kita mengatakan dia masuk daftar pencarian orang, kan janganlah. Saya masih pwrcaya kalau pemerintah masih punya wibawa. Karena itu pemerintah mesti tegas,” tutup Yuven. (MBN01)

Komentar

Berita Terkait