oleh

Demi Jokowi 3 Periode, Sekelompok Massa di NTT Gelar Jajak Pendapat Ubah Pasal 7 UUD 45

Kupang, NTT

Sebagai bentuk kecintaan terhadap Presiden RI, Jokowi Widodo, sekelompok masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menamakan diri Komite Referedum #Jokowi 3 Periode, menggelar deklarasi di Lapangan Hollywood Kelapa Lima, Kota Kupang, Senin (21/6/2021) Sore.

Referendum atau jajak pendapat bertujuan untuk merubah pasal 7 UUD 1945, yang satu frasa di dalamnya dinilai mengkebiri hak rakyat sebagai pemegang kedalautan tertinggi.

Deklarasi diawali dengan defile dari Hotel Internasional Sasando di Jalan Kartini ke lokasi kegiatan di lapangan Hollywood disertai yel- yel Jokowi 3 Periode sembari mengacungkan tiga jari ke atas simbol 3 periode.

Kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan maklumat deklarasi oleh komite referendum.

Di dalam maklumat tersebut dijelaskan bahwa dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengalami transformasi pembangunan dan reformasi sosial dalam segenap aras dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu berbagai keberhasilan Presiden Jokowi, baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat dan prestasi lainnya dikemukakan sebagai alasan mengapa Jokowi harus dipilih kembali.

Atas dasar tersebut, Komite Referendum menyerukan kepada seluruh kekuatan politik Nasional untuk tidak mengganti nahkoda manakala kapal sudah melewati badai dan gemuruh alam dan sekarang meluncur kencang menuju pelabuhan harapan.

Dalam maklumat tersebut Juga disebutkan, Referendum akan dilaksanakan selama satu bulan dimulai pada Senin, 21 Juni 2021 hingga 21 Juli 2021. Referendum tersebut bersifat terbuka.

Ketua Komite Referendum, Pius Rengka dalam pidatonya menyampaikan bahwa saat ini sedang berkembang opini di tingkat masyarakat Provinsi NTT yang meminta Jokowi dapat dipilih kembali. 

“Karena itu, Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 diinisiasi untuk mengakomodasi opini rakyat tentang masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo melalui mekanisme yang sah yakni jajak pendapat atau referendum terbatas khusus untuk mengubah pasal 7 UUD 1945,” tegas staf khusus Gubernur NTT itu.

Menurut Pius Rengka, kepentingan rakyat dapat diakomodasi dan dimoderasi apabila pasal 7 UUD 1945 dirubah.

“Perubahan yang memungkinkan akomodasi kepentingan masyarakat manakala pasal 7 diubah menjadi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, tanpa ditambah kata – kata hanya untuk satu kali masa jabatan,” ujar Pius Rengka.

Dia menjelaskan, bahwa komite Referendum juga sudah terbentuk di tingkat Kabupaten/ Kota, kecamatan dan kelurahan dan desa.

Sementara itu, Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT, Marius Ardu Jelamu, menyampaikan apresiasi kepada komite referendum NTT #Jokowi 3 Periode yang sudah mengambil bagian dalam tatakelola pemerintahan dalam memberikan gagasan dan nilai – nilai demokrasi.

“Rakyat NTT yang selama ini merasakan sentuhan tangan Presiden Jokowi, mari kita berikan dukungan penuh terhadap ide – ide kreatif seperti ini,” imbau Marius. (MBN01)

Komentar

Berita Terkait