oleh

Jokowi Beri Relaksasi Kredit, BPR Larantuka Malah Sita Debitur Terdampak COVID-19

Kupang, NTT

Mencermati situasi perekonomian yang memburuk akibat Pandemi COVID-19, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo (Jokowi) memgeluarkan kebijakan berupa pemberian kemudahan kepada sejumlah sektor usaha dan masyarakat yang terdampak.

khusus pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM), Jokowi mengatakan bahwa OJK telah memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar.

Kebijakan terkait relaksasi dan restrukturisasi kredit tertuang di dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease.

Secara garis besar terdapat dua poin utama dari relaksasi bagi debitur yang terdampak COVID-19 yakni :

Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar; dan

Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit.

Kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, khusus pelaku UMKM yang notabene merupakan penyangga perekonomian negara.

Ironisnya, kebijakan yang diterapkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Larantuka berbanding terbalik dengan kebijakan yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi.

Bank yang sejatinya ikut membangun ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini, malah getol melakukan sita agunan terhadap Debitur yang kesulitan membayar angsuran akibat terdampak COVID-19.

Salah seorang Debitur BPR Larantuka, Rikardus Riki Leo dan Istrinya Lilis Keraf, kepada media ini, Rabu (17/2/2021) mengaku sangat kecewa dengan kebijakan yang diambil BPR Larantuka di tengah gempuran pandemi COVID-19.

Lilis mengisahkan, bahwa sebagai Debitur pihaknya melakukan pembayaran angsuran secara lancar. Namun dalam perjalanan, lanjut Lilis, pada bulan April 2019, Suaminya mengalami kecelakaan dan toko mereka tidak beroperasi dengan baik. Bahkan usaha mereka tutup total hingga bulan Juni 2019.

“Tiga bulan kami tidak bayar angsuran karena keadaan kami memang sulit. Masuk bulan ke 4 kami cicil tetapi tidak sebesar nominal yang harus kami bayar. Kami dikasi teguran. Pada bulan September saya masih bayar angsuran Rp13,5 juta,” jelas Lilis.

Setelah pembayaran tersebut, lanjut Lilis, pihak BPR Larantuka, mendatangi rumah mereka dan memasang plang sita agunan.

“Sebelumnya kami juga sudah minta kelonggaran waktu karena kami bukan sengaja tidak membayar angsuran. Kami ditimpa musibah, tapi pihak BPR tidak menggubris, malah mereka bawa aparat datang pasang plang di rumah kami. Psikologi anak – anak saya sangat terganggu,” ungkap Lilis.

Bahkan menurut Lilis, pihak Bank menurunkan tim appraisal untuk menghitung nilai agunan itu, kemudian secara diam – diam pihak Bank mencari pembeli untuk menjual rumahnya.

“Kami mencari keadilan di PN Larantuka, namun mirisnya kami dinyatakan bersalah dan diwajibkan melunasi semua Dana Kredit yang tersisa, dalam kurun waktu 8 hari,” katanya.

Pihak Bank, lanjut Lilis, meminta mereka menjual rumah (agunan) di bawah tangan, bahkan menurutnya pihak Bank sendiri mencari pembeli, namun pembeli tidak jadi membeli rumah itu karena ada kuburan.

“Bank kemudian meminta kami untuk membongkar kuburan tersebut, agar rumah kami bisa dijual,” katanya sambil menitikan air mata.

Sementara itu, Kuasa Hukum Rikardus Riki Leo, Bernadus Platin, S.H., mengatakan, pihak kreditur seharusnya lebih bijak menyikapi persoalan ini.

“Klien kami bukan tidak mau bayar angsuran. Ini masuk kategori force majeure. Pertama, keterlambatan pembayaran angsuran karena musibah, klien kami kecelakaan sehingga tidak bisa menjalankan usahanya. Yang kedua, setelah usaha klien kami kembali berjalan, namun kembali lesu akibat pandemi COVID-19 mulai menghantam dunia dan ekonomi benar – benar terpuruk,” jelasnya

Dia menyayangkan sikap BPR yang terkesan seperti rentenir yang mengutamakan keuntungan semata ketimbang membangun ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM.

“Sah – sah saja dilakukan sita agunan kalau sudah jatuh tempo. Perlu diketahui bahwa, perjanjian kredit yang dilakukan klien saya sebagai Debitur dan BPR Larantuka sebagai kreditur, menyepakati kredit tersebut diangsur selama 3 tahun, dan jatuh temponya pada 28 September 2021, sebelum jatuh tempo BPR malah meminta pengadilan untuk menetapkan sita agunan terhadap klien kami, dengan dalih keterlambatan yang dianggap wanprestasi,” ungkap Bernadus.

Menurutnya, pihak BPR Larantuka sebagai Bank milik masyarakat Flores Timur seharusnya melakukan reschedule, agar Debitur yang masih memiliki niat untuk membayar angsuran namun karena tidak mampu membayar sebesar kesepakatan awal akibat terdampak COVID-19, bisa kembali membayar angsuran.

“Masalah ini juga sudah kami daftarkan di PN Larantuka, tuntutan kami hanya satu, lakukan reschedule,” tegasnya.

“Saya heran, di masa sulit seperti ini pak Jokowi saja bantu seluruh masyarakat dengan BLT, pelaku UMKM juga ada dana bantuan UMKM, tetapi BPR ini bukannya memberikan relaksasi seperti arahan pak Jokowi yang sudah ditindaklanjuti OJK, malah lakukan sita agunan debitur yang terdampak COVID-19,” pungkasnya.

Dia berharap, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, bisa melihat persoalan ini dengan hati nurani dan menindak tegas Debitur yang bersikap layaknya rentenir.

“Sebagai penopang perekonomian Nasional, para pengusaha kecil ini seharusnya dibantu bukan sebaliknya. Klien saya ini hanya minta kelonggaran waktu, karena usahanya baru mulai bangkit,” tukasnya.

Menurut Bernadus, persoalan ini murni masalah perdata, namun jika pihak BPR memaksa untuk melakukan sita agunan tanpa persetujuan Debitur maka pihaknya bisa menempuh jalur Pidana.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BPR Larantuka belum berhasil dikonfirmasi. (MBN01)

Komentar

Berita Terkait