oleh

GOR Selesai Dikerjakan, Kontraktor Tak Kunjung Dibayar, PPK Menghindar

Kupang, NTT

Misteri pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Kabupaten Kupang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat tahun anggaran 2019, perlahan terus terkuak.

Pekerjaan yang menelan anggara Rp11 miliar lebih itu, seharusnya selesai paling lambat Desember 2019, namun pekerjaan tersebut baru diselsaikan pada akhir tahun 2020.

Bahkan Kontraktor Pelaksana yang seharusnya sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada akhir Maret 2020, karena telah melampaui waktu adendum, malah diminta oleh PPK untuk terus melanjutkan pekerjaan tersebut tanpa prosedur yang diamanatkan dalam peraturan Menteri Keuangan yang tertuang dalam PMK NO 243/PMK.05/2015 ATAS PERUBAHAN PMK NO 194/PMK.05 TAHUN 2014.

“Saya belum pernah menerima surat PHK, dari PPK”, kata H Darwis, Rabu (16/12/2020)

Dia menjelaskan, bahwasanya yang diperoleh hanya surat pemberhentian sementara.

“Saya hanya dapat surat pemberhentian sementara, setelah itu saya diminta untuk kembali melanjutkan pekerjaan itu”, katanya.

Kontraktor mengaku bahwa sudah melampaui batas pelaksanaan pekerjaan, dan ketika itu jika di-PHK pun Dia tidak keberatan.

“Saya mungkin dulu pak kalau misalnya disuruh berhenti saya lebih senang karena kerugian saya tidak semakin besar”, ungkap H Darwis.

Namun, lagi – lagi Dia mengatakan, karena diminta oleh PPK untuk melanjutkan pekerjaan tersebut kendati sudah lewat masa kerja.

“Setelah pemberitahuan untuk lanjutkan kembali ya kita lanjutkan. Kita lanjutkan tapi sudah melebihi kontrak yang ada, waktu sudah melebihi dari yang ditentukan, tapi selesaikan, dan setelah itu kita laporkan, karena banyak pemberitaan mereka bersurat ke poltek untuk melakukan pemeriksaan, ya kita kita ikut saja”, jelas Kontraktor.

Ironisnya, setelah semua pekerjaan diselesaikan, bahkan menurut Kontraktor sudah dilakukan PHO, tetapi pembayaran tidak dilakukan.

“Kami sudah bayar denda, galian C juga sudah bayar, karena katanya sistem tidak bisa jalan kalau ada tunggakan, tapi sampai hari ini tidak dilunasi”, ungkap Haji Darwis.

Baginya, prosedur pelaksanaan proyek adalah urusan PPK. Dia menekankan bahwa pekerjaan tersebut dilanjutkan atas permintaan PPK.

“Sudah selesai kenapa hak saya masih ditahan”, ujarnya.

Untuk mengetahui dasar pelaksanaan pembangunan GOR pasca waktu ademdum berakhir, tim media melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon selular dengan PPK atas nama Seprianus Lau, tapi tidak direspon. Bahkan tim media mendatangi kantor Dinas PKO namun tidak bisa menemui yang bersangkutan karena katanya sedang sakit.

Untuk diketahui bahwa, Bupati Kupang, Korinus Masneno, melalui media, Senin (14/12/2020) mengatakan bahwa Kontraktor Pelaksana yakni PT. Dua Sekawan sudah di-PHK namun PPK yang meminta kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sampai selesai.

Pernyataan tersebut dibantah oleh pimpinan PT. Dua Sekawan, Haji Darwis, bahwa pihaknya tidak pernah menerima surat PHK.

Lalu, PPK menggunakan aturan apa sebagai acuan dalam menyelesaikan pekerjaan GOR setelah habis masa kontrak dan adendum? (MBN01/tim)

Komentar

Berita Terkait