oleh

Soal GOR Kabupaten Kupang, Anton Natun : Pemerintah Harus Hati – Hati

Kupang, NTT

Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) kabupaten Kupang, mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Anton Natun.

Anggota DPRD dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini, mengingatkan agar pemerintah berhati – hati dalam mengambil kebijakan soal pembangunan GOR yang anggrannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat, tahun anggaran 2019.

“Pembangunan GOR ini dilaksanakan pada tahun 2019, waktu itu saya ketua komisi, dan setahu saya pelaksanaannya pada tahun 2019 itu tahun tunggal, artinya kontrak itu akan berlaku selama tahun 2019”, jelas Anton.

Lebih lanjut ketua DPC Hanura ini mejelaskan, jika pekerjaan tersebut belum bisa diselesaikan pada tahun 2019 maka bisa dilakukan adendum waktu.

“Setahu saya kalau tidak salah sampai bulan Maret”, katanya.

Namun kenyataanya, lanjut Anton, hingga bulan maret pun pekerjaan tersebut belum juga selesai.

“Nah di sini ada semacam wanprestasi. Yang terjadi adalah ketika masa adendum selesai perkerjaan tersebut belum juga 100 persen”, urai Anton.

Setelah ademdum waktu selesai, entah dilakukan PHK atau tidak, namun pihak ketiga masih terus melanjutkan pekerjaan tersebut di luar hidupnya kontrak, atas permintaan pemerintah dalam hal ini PPK, maka, menurut Anton Natun, perlu dicermati secara baik karena bisa berdampak hukum.

“Kalau kemudian kontrak tidak ada (sudah mati) dan pemerintah melakukan pembayaran maka itu salah”, tegas Anton.

Dikatakan pula, jika pemerintah melakukan pengeksekusian anggaran tanpa dasar kontrak maka sudah menyalahi aturan.

“Sehingga saya sampaikan kepada pemerintah harus hati – hati. Jangn sampai kemudian persoalan hukum timbul”, pungkasnya.

Lagi – lagi Anton menegaskan, dasar dari pembayaran kepada pihak ketiga adalah kontrak. Apabila kotrak sudah selesai sebelum pekerjaan selesai maka pembayaran disesuaikan dengan progres pekerjaan berdasarkan laporan dari pengawas.

Baca Juga:  Kepedulian Sesama Jadi Kekuatan DS Mengasuh Bayinya, Kendati Trauma karena Diperkosa

“Ketika konsultan pengawas melaporkan misalnya hanya 60 persen maka pemerintah harus bayar sesuai laporan pengawas. itu diatur di dalam Perpres”, ujar Anton.

Jangan keluar dari regulasi karena itu akan berdampak hukum di kemudian hari”, imbuhnya.

Dia menyarankan agar pemerintah bertanggung jawab sesuai mekanisme yang ada, bukan berarti tidak bertanggung jawab atas hasil kerja yang sudah ada.

Kepala Dinas PKO sekaligus sebagai PPK, Seprianus Lau, berulang kali dihubungi via telepon selularnya, namun tidak merespon, bahkan tim media menyambangi yang bersangkutan ke kantor namun tidak ada. (MBN01/ tim)

Komentar

Berita Terkait