oleh

Capaian dan Mimpi Victory Josh di Tengah Badai Corona

Kupang, NTT

Kendati diterpa badai Corona (COVID-19), namun kepemimpinan Viktor B Laiskodat dan Josef Nae Soi (Victory Josh) tidak sedikit pun lesu.

Dua pemimpin karismatik dan visioner ini terus bergandengan tangan mencari solusi terbaik di tengah kesulitan dan himpitan pandemi.

Kini, Victory Josh memasuki tahun ketiga sebagai nahkoda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berbagai capaian gemilang telah diraih namun masih ada sejuta mimpi yang dikejar untuk mewujudkan NTT Bangkit, NTT Sejahtera.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi dalam Pidato Radio jelang HUT ke 62 Provinsi NTT di Aula Fernandez, Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Jumat (18/12/2020) membeberkan sejumlah kemajuan yang digapai Pemprov NTT.

Disebutkan, saat ini dukungan Pemerintah Pusat sangat besar untuk NTT lantaran kecintaan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo kepada NTT. Salah satunya adalah ditetapkannya Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia bersama Danau Toba, Borobudur dan Mandalika.

Dukungan Pemerintah Pusat ini tercermin dari diagendakannya Labuan Bajo sebagai lokasi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G-20 pada Tahun 2023 nanti.

Sebagai konsekuensi dari penetapan tersebut, jelas Joseph Nae Soi, saat ini Pemerintah Pusat telah membenahi beberapa infrastruktur di Manggarai Barat, di antaranya penataan pantai, jalan dan drainase di Labuan Bajo, penataan jalan, terminal dan parkiran di lokasi pariwisata Batu Cermin, pembangunan terminal multifungsi untuk mendukung aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Peti Kemas Wae Kelambu.

“Pengembangan Kawasan Startegis Pariwisata Nasional (KSPN) Komodo dan pembangunan infrastruktur Golo/Tana Mori untuk persiapan KTT G20 Tahun 2023 mendatang,” ungkap Wagub Nae Soi.

Menurut Wagub Nae Soi, Pemerintah dan masyarakat NTT sebagai tuan rumah, harus mempersiapkan diri untuk menyukseskan penyelenggaraan KTT G20 mulai dari sekarang.

“Dengan spirit Masyarakat Ekonomi NTT, dibutuhkan dukungan dan peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di 22 Kabupaten/Kota, terhadap penyelenggaraan KTT G20 Tahun 2023, sekaligus mengambil manfaat dari penyelenggaraannya”, tandas Nae Soi.

Sedangkan untuk Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai sebagai kabupaten penyangga, agar segera membenahi infrastruktur penunjang lainnya yang menjadi kewenangan daerah masing-masing demi terwujudnya konektivitas, mempersiapkan destinasi wisata serta mempersiapkan masyarakat dan dunia usaha agar menghasilkan produk ekonomi kreatif dalam mendukung KTT G20 Tahun 2023.

BIDANG KESEHATAN

Pada sektor Kesehatan, pemerintah provinsi NTT begitu serius melakukan penanganan pandemi Covid-19, yang mulai merebak pada awal tahun 2020.

Selain itu, wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) juga terjadi di hampir seluruh Wilayah NTT dengan total penderita DBD per bulan Oktober 2020 sebesar 5.746 jiwa, dan kematian mencapai 58 jiwa.

“Ada tiga daerah terparah dengan kasus korban jiwa yang tinggi sehingga ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), yaitu Kabupaten Sikka, Lembata dan Alor. Kita bersyukur bahwa melalui kerja sama penanganan antara pemerintah dan masyarakat, maka kasus DBD dapat diatasi dan sejak pertengahan tahun ini, status KLB di ketiga kabupaten tersebut telah dicabut,” sebutnya.

Selain penanganan wabah, pemerintah juga memberi perhatian pada persoalan gizi buruk dan stunting di NTT. Untuk menjamin keberlangsungan generasi NTT yang berkualitas, maka pembangunan kesehatan dititikberatkan pada penanganan balita stunting, wasting dan under weight.

Wagub Nae Soi menguarikan, data bulan Oktober 2020 persentase balita stunting sebesar 24% mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 30,8%. Untuk balita wasting mengalami penurunan sebesar 7,9% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 8%. Sedangkan untuk balita underweight mengalami penurunan sebesar 17,9% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 20,2%.

“Pembentukan sumber daya manusia NTT yang berkualitas harus dikerjakan dengan cara yang luar biasa melalui inovasi yang terus menerus, bahkan sejak anak masih dalam kandungan ibu. Penanganan masalah gizi spesifik balita ini dilaksanakan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita KEK di 22 Kabupaten/Kota”, jelasnya.

Baca Juga:  Laporan Gubernur NTT Terhadap Ketua ARAKSI Dinilai Buang Waktu

Sebagai upaya penanganan stunting, pemerintah menetapkan 8 (delapan) Aksi Konvergensi dengan 25 indikator komposit, di antaranya terdiri dari indikator gizi spesifik dan sensitif yang digunakan untuk analisa penyebab stunting hingga tingkat desa, termasuk perawatan anak-anak gizi buruk, imunisasi, air bersih dan sanitasi serta akses ke Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD.

“Saya mengharapkan adanya perhatian yang serius dari seluruh jajaran pemerintah agar stunting dapat ditekan sampai angka nol untuk membebaskan NTT dari beban kehilangan generasi (lost generation),” ujar Wagub.

BIDANG PENDIDIKAN

Pada Bidang pendidikan, Wagub Nae Soi menyebutkan, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota terus berupaya meningkatkan kesempatan masyarakat dalam mengenyam pendidikan pada tiap jenjang pendidikan, yang tergambar dari besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

“Pada Tahun 2019, realisasi APK masing-masing untuk tingkat pendidikan SD sebesar 99,45%, SMP 103,57% dan SMA/SMK 92,33%. Sedangkan, realisasi APM, untuk jenjang pendidikan SD sebesar 83,87%, SMP 73,54% dan SMA/SMK 63,51%”, terang Nae Soi.

Pemerintah juga terus melakukan penataan Pendidikan SMK agar menjadi sumber inovasi untuk memproduksi tenaga kerja terampil yang relevan dengan pengembangan potensi daerah.

“Pemerintah mempersiapkan sekolah standar sebagai model pengembangan mutu dan daya saing SMA dan SMK secara nasional”, katanya.

BIDANG PARIWISATA

Pada sektor Pariwisata, NTT mengalami pukulan hebat sebagai dampak dari pandemi covid-19 ini. Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman selama periode Januari sampai dengan Agustus 2020 mencapai 3,41 juta kunjungan atau turun 68,17 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2019.

Sedangkan Tingkat Penghunian Kamar atau TPK Hotel Berbintang pada bulan Agustus 2020 mencapai 32,93 persen atau turun 21,21 poin dibanding TPK Agustus 2019, tetapi mengalami kenaikan sebesar 4,86 poin dibandingkan TPK Juli 2020.

“Kenaikan TPK ini membangkitkan optimis kita bahwa pariwisata NTT dapat berkembang di saat pandemi asalkan kita kemas dengan baik dan selalu menerapkan protokol kesehatan”, ujar Nae Soi.

Kedepan, Pemerintah Provinsi NTT akan menyusun pedoman dalam bentuk Peraturan Gubernur terkait Protokol Kesehatan Kepariwisataan New Normal di NTT, untuk menjamin terselenggaranya aktivitas pariwisata yang aman dan nyaman terhadap penularan Covid-19 bagi wisatawan, pelaku usaha pariwisata serta masyarakat di sekitar destinasi wisata.

“Hal ini menjadi landasan antisipatif terhadap ledakan pariwisata di tahun 2021 menyusul rencana vaksin oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia,” katanya.

Ditambahkan Wagub, meski dalam terpaan pandemi, Pemprov NTT tetap berupaya produktif dengan membenahi sektor pariwisata dengan melakukan pembenahan terhadap destinasi maupun industri pariwisata serta ekonomi kreatif dengan dibangunnya fasilitas berupa cottage, restaurant dan home stay..

“Tahun ini, kita telah melakukan pembangunan 7 Kawasan Pariwisata, yaitu Pantai Liman di Kabupaten Kupang, Kawasan Fatumnasi Kabupaten TTS, Kawasan Wolwal di Alor, Kawasan Lamalera Lembata, Kawasan Koanara di Ende, dan Praimadita di Sumba Timur serta Mulut Seribu Rote Ndao,” jelasnya.

Disebutkan Wagub Nae Soi, masyarakat di lokasi wisata harus disiapkan untuk menyediakan rantai pasok yang berasal dari komoditi setempat, bahkan masyarakat harus disiapkan untuk mengolah komoditi yang ada agar dapat memperoleh nilai tambah dari hasil produksinya.

“Tiap kawasan pariwisata diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Itulah sesungguhnya cara berpikir “pariwisata sebagai prime mover” untuk sektor pertanian, peternakan, kelautan perikanan serta perindustrian dan perdagangan”, tandasnya.

“Masyarakat harus terlibat dalam semua mata rantai ekonomi pariwisata sehingga terjadi penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat”, imbuhnya.

BIDANG PERTANIAN

Pada sektor Pertanian, Wagub Nae Soi membeberkan, program unggulan yakni Tanam Jagung Panen Sapi atau TJPS yang dilaksanakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian lahan kering terpadu, khususnya komoditi jagung serta peningkatan populasi ternak sapi, babi dan ayam.

Baca Juga:  Kontingen PON NTT Resmi Dilepas, Gubernur Laiskodat : Kalian adalah Patriot

“Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani di NTT. Kita berkomitmen bahwa program ini dapat dilaksanakan pada lahan milik pemerintah dan lahan milik masyarakat seluas kurang lebih 10.000 ha, dengan tantangan utama, yakni kurangnya ketersediaan air baku, terutama pada musim kemarau”, ungkap Wagub Nae Soi.

Untuk itu, Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur pengairan dalam menunjang keberhasilan program TJPS.

BIDANG INFRASTRUKTUR

Pembangunan penyediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pengairan dan permukiman menjadi salah satu prioritas pembangunan NTT, karena ketersediaan infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi Tahun 2019, Jalan Provinsi dengan kondisi mantap sebesar 1.743,55 km atau 65,79 persen dari total 2.650 km. Pada Tahun Anggaran 2020 dilakukan peningkatan jalan sepanjang 372,74 km, sehingga jalan provinsi dalam kondisi mantap menjadi 2.116,29 km atau sebesar 79,86 persen, terjadi peningkatan14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan total pembangunan jembatan pada Tahun Anggaran 2019 sepanjang 96 meter dan pada Tahun Anggaran 2020 sepanjang 152 meter.

“Sebagai pemimpin kami berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur jalan-jembatan yang menyeluruh tuntas dan tidak setengah-setengah”, kata Wagub.

Menurutnya, konsekuensi dari kebijakan ini adalah dibutuhkan sumber pendanaan investasi yang besar dan itu tidak mungkin apabila hanya dibebankan pada APBD Provinsi NTT saja. Sebagai jalan keluarnya, Pemerintah Provinsi menggunakan sumber pendanaan lain melalui pinjaman daerah sebagai terobosan terhadap kendala fiskal dengan pendekatan enterpreneurship. Pinjaman daerah ini bukanlah hal yang tabu karena telah diperhitungkan dengan baik segi manfaat serta tata kelola pengembaliannya.

“Untuk itu, pada kesempatan ini, saya menghimbau kepada para Bupati/Walikota agar dapat memanfaatkan skema pinjaman daerah untuk penyediaan infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar dalam rangka mewujudkan konektivitas dengan jalan provinsi maupun jalan negara agar dapat memberikan daya ungkit yang berarti bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat”, kata Joseph.

Selain itu pada tahun 2020 dilakukan intervensi untuk meningkatkan daerah layanan irigasi seluas 1.289,49  hektar, sehingga luasan Daerah Irigasi dalam keadaan baik meningkat menjadi 36.876  hektar dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 35.586  hektar.

Di bidang perumahan dan permukiman, selama dua tahun terakhir telah dibangun sambungan air bersih untuk melayani 728 kepala keluarga serta identifikasi calon penerima bantuan hibah perumahan dan renovasi 403 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BIDANG PETERNAKAN

Masyarakat peternak NTT setiap tahun secara terus menerus berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan kerbau secara nasional rata-rata sebesar 12 juta kg/tahun. Mengingat sampai saat ini Indonesia masih mengimpor daging sapi untuk konsumsi nasional.

Oleh karena itu, pembangunan peternakan difokuskan untuk dapat menutup impor daging melalui peningkatan populasi ternak sapi dari saat ini 1.087.761 ekor sapi melalui pengembangan sentra-sentra perbibitan sapi pada kawasan peternakan di Pulau Sumba, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote, Ngada dan Manggarai.

Selain itu, untuk mendukung peningkatan populasi babi dan unggas yang saat ini sebesar 2.266.222 ekor babi dan 18.510.711 ekor unggas melalui dukungan pengembangan industri pakan ternak babi dan unggas di Pulau Sumba, Pulau Timor dan Pulau Flores, sehingga mampu mengendalikan inflasi daerah dan meningkatkan pendapatan peternak babi dan unggas.

Dalam rangka menjamin ketersediaan pakan ternak, khususnya ternak babi dan unggas yang selama ini bergantung dari luar daerah, maka pada tahun 2021 mendatang Pemerintah Provinsi NTT telah menyiapkan anggaran sebesar kurang lebih 39 milyar rupiah untuk pembangunan 3 unit pabrik pakan ternak di Kabupaten Kupang, Sumba Tengah dan Manggarai Timur.

Baca Juga:  Serahkan DIPA 2021, Wagub NTT : Utamakan Kegiatan Prioritas

“Saya minta agar ketiga kabupaten ini mendukung pembangunan pabrik pakan ini melalui penyiapan lahan pabrik dan penyediaan bahan baku jagung yang memadai untuk proses produksi”, pinta Wagub.

Dikatakan Wagub, Langkah yang harus segera diambil adalah melakukan penyebaran benih jagung dan pupuk ke petani, menyiapkan air baku untuk lahan jagung serta mempersiapkan skema harga yang tidak merugikan petani.

Alternatif lainnya yang dapat diterapkan, yaitu melakukan kerja sama antar kabupaten untuk mendukung ketersediaan bahan baku jagung bagi proses produksi pabrik pakan tersebut.

Dalam rangka mendukung pengembangan destinasi kawasan pariwisata, pengembangan industri pengolahan produk peternakan dengan mengutamakan industri yang masif, berbasis budaya dan kearifan lokal seperti industri daging dalam hal ini dapat berupa daging segar, daging beku dan pengolahan daging lainnya yang Aman, Sehat, Utuh dan Higienis atau ASUH, melalui penyediaan sarana prasarana Rumah Potong Hewan dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) yang terstandarisasi.

 
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor penting dalam mensukseskan program NTT bangkit dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pariwisata sebagai penggerak utama, seperti pengembangan budidaya kakap putih dan kerapu di Kawasan Mulut Seribu-Rote Ndao, berupa pembangunan 3 unit keramba dengan jumlah benih ikan yang telah ditebar sebanyak 9.000 ekor serta telah tersedia 1 unit rumah jaga dan 1 unit bagan kelong.

Pengembangan budidaya serupa juga dilakukan di Kawasan Labuan Kelambu sebagai solusi untuk pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah tapal batas antar Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada dengan benih kerapu yang ditebar sebanyak 1 juta ekor.

Hasil produksi perikanan tangkap pada Tahun 2019 sebesar 198.380 ton atau 50,4 persen dari total potensi tangkap yang diperbolehkan sebesar 393.360 ton per tahun. Sementara produksi per semester pertama Tahun 2020 sebesar 72.500 ton. Dengan tetap memperhatikan kelestarian biota laut, hasil tangkapan akan terus dioptimalkan melalui penyediaan sarana prasarana tangkap, pengolahan untuk meningkatkan nilai produksi, serta pemasaran. Adapun produk olahan ikan yang dihasilkan berupa penanganan ikan segar, pembekuan (tuna dan cakalang), ikan asap, ikan kering, penggilingan (bakso ikan dll). Hasil olahan ini sebagian dipasarkan di wilayah NTT dan diantarpulaukan ke berbagai provinsi di Indonesia serta diekspor ke Timor Leste, China, Jepang dan Amerika.
 
NTT juga mengembangkan budidaya rumput laut dengan jenis Euchema Cottonii merupakan penghasil karagenan yang merupakan bahan yang sangat penting dalam industri makanan, kosmetika dan obat-obatan. Budi daya rumput laut, saat ini baru dimanfaatkan sebesar 35% atau sekitar 11 ribu hektar dari potensi 54 ribu ha, dengan jumlah produksi Tahun 2019 mencapai 2,3 juta ton basah. Untuk meningkatkan produksi, Pemerintah telah memberikan bantuan hibah peralatan dan bibit rumput laut kepada pembudidaya.

Produksi kelautan lainnya yang potensial untuk dikembangankan yakni budidaya garam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa garam NTT memilik kadar NaCl yang sangat baik mencapai 96 persen karena dihasilkan dari air laut yang belum tercemar serta ditunjang oleh cuaca yang mendukung. Daerah yang potensial untuk pengembangan garam yakni di Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Lembata, Nagekeo dan Kabupaten Malaka.

Dari daerah-daerah potensial ini, sudah terlihat geliat produksinya di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Malaka. Oleh karena itu, saya minta Pemerintah di beberapa kabupaten ini agar segera membenahi sektor industri garam untuk menarik investor dalam upaya peningkatan kualitas dan produktivitas garam NTT. Salah satunya yakni memberikan kemudahan berusaha kepada investor untuk berinvestasi dan menciptakan lingkungan bisnis yang bersahabat bagi investor. (MBN01)

Komentar

Berita Terkait