oleh

Sidang Perdana, Hakim MK Nilai Orient Tidak Jujur Soal Kewarganegaraan

Jakarta

Sidang perdana sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sabua Raijua, mulai bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sidang tersebut majelis hakim menilai Orient Riwu Kore tidak jujur soal kewarganegaraannya sejak awal proses pencalonan dalam pilkada Sabu Raijua.

“Kalau ada pengakuan dari pihak terkait secara jujur dari awal sebenarnya sudah clear. Kemudian dihadapkan pada peraturan UU dalam kondisi Pak Orient hari ini, bagaimana penyelenggara bisa mengakomodir pencalonan tidak,” kata Hakim Suhartoyo di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (15/3/2021).

“Meski ada iktikad mau melepas per 5 Agustus yang katanya (tak diproses karena COVID-19), ada tidak pemberitahuan ke penyelenggara ‘ini lho status saya bahwa saya masih ada cantolan kewarganegaraan AS karena dulu persoalan pekerjaan, bukan kemauan saya sendiri’. Ini masalah keterbukaan saja yang tidak diperoleh di prosesnya,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut Hakim Suhartoyo, mempersoalkan mengapa Orient tidak jujur menceritakan kepada penyelenggara ada hal-hal melekat.

“Kenapa tidak diceritakan dan jelaskan ke penyelenggara?” tanya Hakim.

“Karena Bawaslu atau KPU tidak pernah menanyakan ke saya. Dan saya merasa saya asli WNI,” ucap Orient yang hadir secara daring.

“Jadi (KPU dan Bawaslu) tidak pernah menanyakan tapi Bapak tidak bercerita, memberikan klarifikasi, itu intinya di persidangan ini. Nanti kami kaji bersama di mahkamah,” kata Suhartoyo.

Orient sendiri diketahui memiliki dua paspor, Amerika dan Indonesia. Paspor Amerika akan berakhir pada 2027, sementara paspor Indonesia berakhir April 2024.

Menanggapi itu, pakar hukum Unwira Kupang, Mikhael Feka mengaku sependapat dengan majelis hakim terkait ketidakjujuran Orient.

“Saya setuju dengan MK bahwa Orient tidak jujur dalam memberikan keterangan tentang dirinya saat pilkada,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (18/3/2021).

Terkait polemik kewenangan mengadili perkara Orient, menurut Feka, masalah Orient terkait dengan pencalonan sebagaimana diatur pada Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2016, maka MK berwewenang memeriksa perkara tersebut.

“Saya katakan bahwa ini terjadi kekosongan hukum. Oleh karena kekosongan hukumz maka harus dilakukan penemuan hukum oleh hakim. Nanti penemuan hukum atau rechtvinding dilakukan oleh hakim MK,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum Adhitya Nasution mengatakan pokok perkara yang diajukan pihaknya ke persidangan adalah perselisihan hasil Pilkada Sabu Raijua.

“Yang disampaikan dalam sidang ada dalil sebab akibat. Pihak terkait tidak paham sepenuhnya pokok permohonan. Pokok permohonan kami terkait perselisihan hasil Pilkada sabu Raijua,” ujar Nasution kepada wartawan, Jumat (19/3/2021).

Menurut dia, hal yang harus dilihat dalam perkara ini, yakni ada tidak perbuatan yang mengakibatkan Paslon tertentu mendapat suara.

“Kenapa kami dalilkan status kewarganegaraan Orient, karena bilamana sejak awal Orient jujur, pasti ia tidak bisa mengikuti pencalonan. Dia punya kewarganegaraan ganda dan dari sudut pandang manapun tidak boleh, apalagi mencalonkan diri. Ini salah satu point penting. Kenapa proses pencabutan setelah jadi polemik. Ini bukti kecerobohan KPU yang tidak detail menelaah laporan Bawaslu,” tandasnya. (MBN01)

Komentar