oleh

Soal Pencairan Dana PIP, Kemendikbud RI Minta BNI Tidak Persulit Sekolah

SoE, NTT

Persoalan pencairan dana PIP untuk SMA/ SMK di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga dipersulit oleh pihak BNI Cabang SoE, sebagai Bank penyalur, mendapat tanggapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia (RI).

Subkoordinator Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Menegah (Dikmen) pada pusat layanan pembiayaan pendidikan (Pusladik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Mulkirom, kepada media ini via telepon seluluarnya, Kamis (18/2/2021) meminta agar pihak Bank tidak mempersulit Sekolah dengan meminta data-data yang tidak menjadi ketentuan.

Menurutnya, pihak Bank tidak perlu menjadikan KTP orangtua siswa sebagai alasan pencairan dana, apalagi persoalan tanda tangan di orang tua di KTP.

“Yang menerima ini adalah anak, bukan orang tua,” tegas Mulkirom.

“Kepala Sekolah harus tanya kalau Bank minta data yang tidak sesuai MoU. Tanyakan alasannya kenapa harus bawa KTP orang tua,” imbuhnya.

Dia mengingatkan para kepala sekolah dan pihak Bank agar mempercepat proses pencairan dan PIP tahun 2020.

“Kami sudah sampaikan melalui BNI bahwa tanggal 28 Februari tidak aktivasi maka dananya akan ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat,” jelas Mulkirom.

Mulkirom menjelaskan, pihak kemendikbud sudah menyiapkan rekening siswa, namun dananya belum bisa dicairkan jika tidak diaktivasi oleh siswa. Untuk aktivasi ini membutuhkan data terkait identitas siswa bersangkutan.

Terkait proses aktivasi rekening, Mulkirom menjelaskan, bisa dilakukan secara langsung oleh siswa ataupun secara kolektif oleh sekolah dengan surat kuasa dari siswa penerima PIP.

“Yang pertama itu adalah surat kuasa dari para siswa kepada Kepala Sekolah (Kepsek). Surat kuasa ada dua model. Surat kuasa per peserta didik, atau kolektif yang nama-nama siswanya disebutkan dalam tabel kemudian ada siswa yang mewakili untuk tanda tangan”, ujar Mulkirom.

Syarat berikutnya adalah Surat Pertanggung Jawab Mutlak (SPJM). Mulkirom mengatakan, sesuai petunjuk pelaksanaan (juplak) tahun 2020, yang menandatangi SPJM tersebut cukup Kepala Sekolah saja diatas materi.

“Itu menunjukkan bahwa Kepala Sekolah bertanggung jawab atas dana atau rekening yang diaktivasi sampai penyerahan dana kepada siswa yang bersangkutan”, kata Mulkirom.

Lanjutnya, dalam proses aktivasi rekening PIP, Kepala Sekolah wajib menunjukkan KTP atau KTP guru yang ditunjukkan Kepala Sekolah. Berikutnya adalah SK Pengangkatan Kepala Sekolah atau bendahara yang ditunjuk untuk mengurus dana PIP.

“SK Pengangkatan Kepala Sekolah atau bendahara yang ditunjuk diminta untuk menunjukkan aslinya, untuk menghindari pemalsuan dokumen oleh oknum Kepala Sekolah atau orang lain”, jelas Mulkirom.

Berikutnya adalah surat keterangan dari Kepala Sekolah untuk aktivasi rekening. Lanjutnya, terkait data identitas siswa, ada beberapa data yang bisa diajukan ke pihak Bank oleh Sekolah, diantaranya KTP siswa yang bersangkutan, KIP, kartu pelajar, Kartu Keluarga atau surat keterangan dari Lurah atau Desa.

“Itu salah satu saja (tidak semua dokumen identitas siswa harus diserahkan). Tapi semua anak harus ada dokumennya, harus ada identitasnya”, jelasnya.

Ia mengatakan, Bank tidak seharusnya meminta data-data yang tidak berkaitan dengan proses aktivasi rekening penerima PIP. Apalagi mempersoalkan tanda tangan orang tua siswa, sampai Kartu keluarga yang dicetak melintang.

“Itu sudah sangat berlebihan. Itu tidak perlu sebenarnya,” kata Mulkirom.

“Kami akan tegur pihak BNI Pusat agar tidak mempersulit pihak Sekolah dalam aktivasi rekening. Karena kondisi saat ini, kita minta untuk aktivasi rekening secara kolektif,” Mulkirom. (MBN01/*)

Komentar