Herry Batileo : Penutupan Lokalisasi Bukan Solusi

0
1145

Metrobuananews.com | Kupang – Rencana penutupan lokalisasi Karang Dempel (KD) dengan alasan mencegah meningkatnya penyebaran Virus HIV AIDS, dinilai sejumlah tokoh masyarakat belum tepat, karena akan berakibat pada semakin panjangnya deretan masalah sosial di Kota Kupang.

Herry Battileo, S.H. M.H, seorang pengacara kondang yang peduli terhadap masalah sosial di kota Kupang menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan arogan dalam membuat kebijakan publik.

“Penutupan lokalisasi bukan solusi, yang menjadi pertanyaan adalah kemana akan perginya penghuni – penghuni lokalisasi tersebut, bukankah itu akan menjadi persoalan, bahkan bisa dipastikan penyebaran HIV AIDS makin menggila ketika semua tidak terkontrol”, ungkap Herry.

Menurut Herry, pemerintah seharusnya memberikan keterampilan kepada para penghuni lokalisasi disesuaikan dengan minat dan bakat serta kebutuhan pasar, bukan asal tutup.

“Ketika para penghuni lokalisasi telah siap mandiri dengan  ketrampilan barunya, mereka dapat disebar dalam kehidupan masyarakat luas, sehingga tidak menambah masalah sosial, seperti penggangguran, prostitusi liar, dan masalah sosial lainnya”, jelas Herry.

Lebih lanjut Herry mengatakan untuk mencegah penyebaran HIV-AIDS di Kota Kupang, pemerintah seharusnya mengalokasikan dana lebih kepada pihak LSM dan komunitas pegiat kesehatan masyarakat agar lebih konsern memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas  tentang bahaya HIV- AIDS.

“Perlu diingat bahwa pelaku “bisnis lendir” di lokalisasi masih terkontrol dan terawat dalam segi kesehatan, namun “penjaja kenikmatan” terselubung yang bersiliweran di luar sana apakah dikendalikan pemerintah atau pemerintah sengaja tidak melihat hal ini”, ungkap Herry.

Dia meminta pemerintah lebih peka dalam melihat persoalan dan mencari solusi bukan malah menambah daftar panjang masalah sosial.

Sulistyastuti Sutomo, S.Pd, M.Si, seorang pegiat dan pemerhati masalah perempuan dan anak, mengatakan rencana penutupan lokalisasi KD oleh Pemkot Kupang sah-sah saja, namun pemkot harus memikirkan dampak yang terjadi setelah aksi penutupan tempat tersebut.

“Sudahkah penghuninya dibekali dengan keahlian lain agar bisa melanjutkan hidup mereka? Atau jangan – jangan akan menimbulkan masalah baru di kota Kupang”, ujar Astuti kepada media ini via pesan Whats App nya, Sabtu (11/8/2018).

Bahkan tidak bisa dipungkiri, lanjut Astuti, Hotel – hotel dan penginapan – penginapan dapat menjadi lokasi baru bagi mereka.

“Bahkan bisa saja muncul kompleks baru tersembunyi sebagai tempat prostitusi liar yang tidak terkendali dan bisa menjadi sarang penyebaran HIV – AIDS”, katanya.

Seorang penghuni, sebut saja Bunga, mengaku bingung dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak memikirkan nasib penghuni.

“Kami yang tinggal di sini gak pernah bercita-cita kerja kayak gini, tapi karena kami harus menghidupi anak – anak kami. Kalau pemerintah tutup tempat ini paling gak uda siap lapangan kerja, atau kami diberi pelatihan keterampilan sehingga kami bisa hidup, kalau asal sosialisasi trus tutup tanpa solusi maka sama aja bunuh kami”, ujar Bunga.

Senada, Wati, (nama samaran), mengatakan pihaknya tidak keberatan untuk lokalisasi Karang Dempel ditutup, namun Dia berharap ada solusi yang disiapkan pemerintah bukan secara tidak langsung membunuh para penghuni.

“Silahkan kalau mau ditutup, itu kan hak mereka (Pemerintah)”, cetus Wati.

Ditanya terkait masalah kesehatan, Wati mengatakan, semua penghuni selalu diperiksa kesehatan secara berjenjang.

“Kami selalu periksa kesehatan, semua terkontrol, apakah l***e di luar sana pada sehat? Mikir donk, kalau kalian yang hilang kerjaan, gimana rasanya”, pungkas Wati kesal.

Dia berharap, pemerintah lebih bijak dalam menyikapi persoalan yang bersentuhan dengan perempuan. (MBN01)