oleh

Baliho “Siluman” Picu Emosi Kuasa Hukum PT. Sasando

Metrobuananews.com | Kupang – Pemasangan baliho oleh orang tak dikenal pada lokasi Tanah seluas 170,55 HA di Oelamasi Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengatasnamakan mantan bupati Kupang, Ibrahim Agustinus Medah, memicu reaksi keras dari kuasa hukum PT. Sasando Kupang Herry F.F. Battileo, SH. MH.

Menurut Herry, tindakan itu merupakan cara premanisme tidak taat hukum, karena dari sisi hukum, kata Herry, bukan kewenangan Medah sebagai bupati saat itu, karena tanah yang bersertifikat HGU merupakan kewenangan kementerian.

“Waktu lalu Mentri telah turun ke lokasi dalam pemeriksaan semua tanah bersertifikat HGU dan untuk tanah PT. Sasando bukan tanah terlantar dan kenyataannya ada aktifitas di atas tanah tersebut,” tegas Herry Jumat, (3/08/2018).

Dia menduga aksi pemasangan baliho di tanah milik PT Sasando itu bernuansa politik. Dia juga mengancam akan polisikan pihak yang terlibat dalam memasang baliho di atas lahan tersebut.

“Ini kan tahun politik, bisa saja mereka mendongkrak popularitas dengan cari ini. Ini cara premanisme, perbuatan melawan hukum yang sangat tidak dibenarkan sama sekali,” tegas Herry.

Dia mempertanyakan soal surat keputusan yang diterbitkan Ibrahim Agustinus Medah sebagai Bupati Kupang saat itu.

Kuasa hukum PT. Sasando Kupang, Herry F.F. Battileo, SH. MH.

“Apakah surat tersebut bunyinya demikian dan kenyataannya bukanlah kewenangan dari dari Medah sebagai Bupati saat itu, melainkan kewenangan dari Menteri,” imbuh Advokat kondang NTT ini.

Dia menambahkan, tanah tersebut merupakan milik PT. Sasando dan telah bersertifikat HGU lewat kemenangan perkara melawan pihak yang mengklaim, serta sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Sangat keliru, seharusnya sebagai warga negara yang baik harus tunduk pada hukum yang ada di negara kita, silahkan kalau putasan pengadilan tinggi pihak lain merasa dirugikan tempuh dengan jalur hukum, pintu pengadilan terbuka lebar sesuai dengan jaminan konstitusi kita, bukan dengan cara-cara yang tidak tidak menyenangkan,” tandas Herry.

Dia mengaku pernah melaporkan kasus pengerusakan yang di lakukan oleh salah satu oknum pecatan tentara ke Polres Kabupaten Kupang, namun laporannya hingga saat ini mandek ditangan polisi.

“Saya berharap petinggi kepolisian dapat memperhatikan kinerja bawahannya di daerah agar citra Polri terus baik di mata masyarakat,” pungkas Hery.

Dia menambahkan, arogansi kekuasaan mengatas namakan pemerintah selalu dimainkan oknum yang tidak memahami tentang kebenaran autentik dari sebuah alas bukti hukum yang dimiliki oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran yang hakiki.

“Seakan dengan kekuasaan semuanya dapat di mainkan walau itu hanyalah kiasan ego pribadi”, ungkapnya.(MBN01/OK)

 

Komentar

Berita Terkait