oleh

Astaga! Mabes Polri Sebut Unsur Pidana Terpenuhi, Penyidik Polda NTT Keluarkan SP3

Kupang, NTT

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan 9 sertifikat hak milik (SHM) yang dilaporkan Bank Christa Jaya Perdana Kupang (Pelapor), terhadap Albert Wilson Riwu Kore (Terlapor) mengalami  jalan buntu.

Kasus tersebut dihentikan penyidikannya oleh penyidik Polda NTT. Pasalnya, setelah dilakukan gelar perkara pada tanggal 13 Januari 2022, terhadap laporan Polisi Nomor : LP/B/52/II/ 2019/ SPKT, tanggal 14 Februari 2019, tidak cukup bukti untuk perkara tersebut dilanjutkan.

Hal ini berbenturan dengan SP2HP2 yang dikeluarkan oleh Bareskrim Mabes Polri, yang notabene menyebutkan bahwa unsur pidana dalam kasus tersebut terpenuhi, namun masih perlu melengkapi alat bukti.

Keputusan terkait SP3 yang dikeluarkan Ditreskrimum Polda NTT, mendapat tanggapan serius dari kuasa hukum Bank Christa Jaya, Bildad Thonak dan Samuel David Adoe.

“Kami merasa keberatan atas SP3 yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda NTT atas kasus yang kami laporkan atas nama Terlapor Notaris/ PPAT Albert Wilson Riwu Kore, di mana SP3 tersebut menyatakan bahwa tidak cukup bukti, padahal dalam Gelar Perkara tanggal 4 Oktober 2021 telah menetapkan Terlapor sebagai Tersangka,” kata Bildad Thonak.

Namun ketika itu, lanjut Bildad, penyidik Ditreskrimum Polda NTT masih meminta petunjuk dan arahan dari Mabes Polri terkait penetapan Tersangka tersebut.

“Arahan dari Mabes Polri dalam SP2HP tertanggal 29 november 2021 yang kami terima telah menyatakan bahwa Laporan BPR Christa Jaya sebagaimana pasal 374 KUHP Jo Pasal 372 KUHP Terlapor Notaris/ PPAT Albert Wilson Riwu Kore telah terpenuhi unsur tindak pidananya,” tegas Bildad.

Senada, Samuel David Adoe, menegaskan, bahwa laporan terkait kasus penggelapan tersebut sudah terpenuhi 4 (Empat) alat Bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP  yakni Surat, Saksi- saksi , Ahli , dan Petunjuk.

Baca Juga:  Kasus Pembunuhan Astrid - Lael, Advokat Rudi kabunang : Polisi Disarankan Terapkan Pasal Berlapis

Dengan demikian, menurut para kuasa hukum, tidak ada alasan untuk kasus tersebut dihentikan penyidikkannya.

“Kami merasa bahwa ada hal yang aneh dalam perkara ini. Kami mohon agar bapak Kapolri, Kabareskrim dan Kadiv Propam, dapat memperhatikan perkara ini karena terkesan Ditreskrimum Polda NTT tidak mengikuti petunjuk dan arahan yang dikeluarkan oleh Kabareskrim  Mabes Polri,” pungkas Samuel.

Dia menegaskan, sebagai kuasa hukum, pihaknya akan mengambil langkah hukum lain agar kasus ini bisa diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Kami akan bersurat kepada Kabid Propam Polda NTT, Irwasum dan Kabareskrim Mabes Polri, Kapolri dan Komisi III DPR RI agar dapat meninjau kembali SP3 yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda NTT,” tutup Samuel David Adoe.

Komentar

Berita Terkait