oleh

Yasona Laoly : Paspor AS Orient Berlaku Sampai 2027

Jakarta

Kepastian kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua, Orient P Riwu Kore saat ini sedang ditunggu publik. Betapa tidak, Bupati terpilih kabupaten Sabu Raijua itu belum dilantik lantaran status kewarganegaraannya masih menjadi polemik.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dalam rapat dengan komisi III DPR RI, Rabu (17/3/2021) dikutip dari Siaran Langsung TV Parlemen, mengatakan, informasi dari kedutaan besar Amerika bahwa Orient masih warga negara AS adalah benar.

Sementara dari Direktorat Kependudukan diperoleh informasi bahwa Orient masih tercatat sebagai WNI.

“Kami juga menanyakan langsung melalui sambungan telpon melalui Dirjen AHU, benar bahwa Dia memiliki Paspor Amerika, bahkan juga memiliki Paspor Indonesia,” kata Yasona.

Lebih lanjut Kata Yasona, diketahui paspor Amerika Orient Riwu Kore akan berakhir tahun 2027 sedangkan Paspor Indonesianya akan berakhir April 2021.

“Permasalahannya adalah, Orient menikah dengan seorang warga negara Amerika, mempunyai anak Tentara Amerika, dan bekerja di proyek strategis di Amerika. Dan ini memungkinkan dia untuk mendapat kewarganegaraan lebih mudah,” kata Yasona.

“Dalam Undang – Undang kewarganegaraan kita, seorang warga negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan asing, akan kehilangan kewarganegaraannya,” imbuhnya

Namun demikian, kata Yasona, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, laki-laki WNI yang menikah dengan WNA akan kehilangan kewarganegaraannya, tetap dapat mengajukan keinginannya menjadi WNI kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia.

Di sisi lain, menurut Yasona, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa Orient mengajukan pelepasan status warga negara AS, tetapi belum diproses karena pandemi Covid-19.

Menurut PP nomor 2 tahun 2007, tata cara kehilangan pembatalan dan memperoleh kewarganegaraan harus berdasarkan permohonan melalui legal formal untuk dimohonkan kewarganegaraan.

Dengan demikian, lanjut Yasona, kondisi tersebut dapat menyebabkan Orient kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan AS atau stateless. Sementara, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal stateless.

Baca Juga:  Enam Kali Kemenkumham Raih WTP dari BKP RI

“Jadi sampai saat ini, Bapak Ibu sekalian, kami sangat hati-hati sekali menilai, membahas bersama-sama dan selalu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, instansi terkait dalam mengambilan kebijakan mengenai hal ini,” tutup Yasonna. (*)

Komentar

Berita Terkait