oleh

Polemik Status Kewarganegaraan Orient, TRP – Helgi Resmi Gugat ke PTUN

Video Pernyataan Kuasa Hukum, Rudi Kabunang

Kupang, NTT

Pasangan Calon Bupati Sabu Raijua nomor urut 3, Takem Raja Pono – Herman Hegi Radja Haba (TRP-HEGI) resmi menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sabu Raijua di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, Senin (8/2/2021).

Gugatan ini merupakan buntut penetapan Orient Riwu Kore – Thobias Uly, sebagai bupati dan wakil terpilih oleh KPU yang ternya berstatus warga negara Amerika Serikat.

Kuasa Hukum Takem Raja Pono – Herman Hegi Radja Haba, Rudi Kabunang, SH, MH, CLI., kepada wartawan usai mendaftarkan gugatan, menjelaskan, bahwa pihaknya menggugat KPU karena telah meloloskan dan menetapkan salah satu paslon yang diduga berkewarganegaraan Amerika Serikat.

“Gugatan sudah diterima, dengan nomor perkara 216/2021/PTUN Kupang,” tegas Rudi.

Lebih lanjut dijelaskan, sesuai informasi dan bukti yang dimiliki dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, maka pihaknya mengajujukan gugatan ini sehubungan dengan aturan hukum yang tertuang dalam UU 12 Tahun 2006.

“Jika seseorang menerima kewarganegaraan dari negara lain, dengan bukti seseorang mempunyai paspor negara lain maka kewarganegaraan Indonesianya berakhir,” Katanya

Sementara Undang-undang pilkada , lanjut Rudi, juga mengatur jika seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, harus merupakan warga negara Indonesia.

“Ini mutlak, proses pilkada telah selesai baru kita dapatkan informasi tentang hal ini, jadi satu-satunya jalan adalah gugat ke PTUN,” Ungkap Rudy.

Rudy mengatakan, permohonan dalam gugatan mereka agar majelis hukum memutuskan, penetapan bupati terpilih bupati Sabu Raijua, dinyatakan batal. Memerintahkan termohon dalam hal ini KPU, mencabut penetapan tersebut.

“Permohonan kami juga agar PTUN Kupang menyatakan pilkada ulang. Saya tetap mengajukan permohonan dalam gugatan ini, agar hakim memutuskan adanya pilkada ulang”, tegas Rudi.

Menurut Dia, jika dalam proses persidangan jika ada satu peristiwa hukum yang belum diatur dalam undang-undang, maka hakim mempunyai kewajiban untuk menemukan hukum itu. (MBN01)

Komentar