Kupang, NTT
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan tegas menyampaikan bahwa PKB NTT tidak sudi Warga Negara Asing (WNA) menjadi pemimpin di Kabupaten Sabu Raijua (Sarai).
Penolakan tersebut menyikapi polemik status kewarganegaraan Bupati terpilih, Orient Patriot Riwu Kore, yang hingga saat ini lebih cenderung dipastikan sebagai WNA.
Anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB, Ana Waha Kolin kepada wartawan, Jumat (05/02/2021) mengatakan, Fraksi PKB tidak menghendaki sejengkal tanah di NTT dipimpin oleh WNA.
Menurutnya pelantikan Bupati Sarai harus ditunda hingga ada kejelasan soal status Kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore.
“Karena ini sangat fatal dan karena prosesnya sudah salah maka akibat yang dihasilkan otomatis salah,” kata Ana Kolin.
Menurut Anggota Komisi V DPRD it, persoalan ini sangat memalukan bangsa Indonesia khususnya provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Karena sudah ada pembohongan terhadap publik soal status kewarganegaraan seorang pemimpin wilayah,” ujarnya
Fraksi PKB, kata dia, berharap agar pihak – pihak yang berkompeten segera mengusut tuntas kasus ini.
“Karena ini secara tidak langsung kita sedang memberikan pelajaran yang salah kepada generasi penerus bangsa ini,” pungkasnya.
Ia menambahkan DPW PKB NTT segera berkoordinasi dengan DPP PKB khususnya Fraksi PKB DPR RI untuk meneliti dengan jeli persoalan tersebut.
“Masa rakyat Sarai mau dipimpin oleh orang asing? Yang benar sajalah. Mari kita semua bijak melihatnya,” tutupnya.(MBN01)
Komentar