oleh

Peletakan Batu Pertama RSUP di Lahan Sengketa, PH Yohanes Limau Nilai Pemprov NTT Arogan

Kupang, NTT

Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai arogan dan diduga telah menipu presiden RI dan Menteri kesehatan terkait status tanah yang gunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kupang.

“Diduga, sekali lagi diduga, pemerintah provinsi telah melakukan penipuan terhadap pemerintah RI, dalam hal ini Presiden dan Menteri Kesehatan. Saya yakin mereka tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya, terkait satus tanah yang sedang disengketakan”, kata Penasihat Hukum Yohanes Lumau, Biyante, SH., saat konfrensi pers di Cafe Rumah Jelly, Sabtu (5/12/2020).

Biyante menilai, pernyataan tim Kuasa Hukum Pemprov NTT tentang keabsahan lahan di Manulai II, adalah gagal paham.

“Tolong teman – teman tanyakan kepada mereka (Kuasa Hukum Pemprov NTT) bukti kemenangan mereka terdapat dalam perkara nomor berapa”, kata Biyante.

Dia berharap pemerintah melalui kuasa hukum memberikan pernyataan yang mengedukasi masyarakat sebagaima tertuang dalam amanat undang – undang dasar 1945, yang mana pemerintah berkewajiban mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya.

“Ini malah diduga membodohi masyarakat. Perkara 2016 dan perkara lainnya tidak ada kaitannya dengan perkara 208 yang didaftarkan pada bulan Agustus 2020. Penggugat Yohanes Limau tidak kaitannya dengan perkara – perkara sebelumnya”, jelas Biyante.

Terkait sertifikat yang dipegang oleh Pemprov NTT, Biyante mengatakan berkas tersebut merupakan produk tatausaha negara, namun diduga kuat, sertifikat tersebut dibuat pada “malam hari”.

“Kenapa demikian, sebagaimana berkas yang saya miliki, di tahun 2016 masih ada sengketa perdata antara Samuel Penun dkk, menggugat pemerintah dan pada saat itu sertifikat diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan Kota Kupang, yang dalam gugatan kami 208, Dia sebagai tergugat 4”, urainya.

Kuasa Hukum Yohanes Limau, menilai pemerintah provinsi NTT sangat arogan dan tidak memghormati proses hukum atas lahan sengketa di Manulai II. Pasalnya, saat ini proses peradilan sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Kupang, tapi pemerintah malah melakukan peletakan batu pertama.

“Minggu lalu dalam sidang di PN, kuasa hukum mengatakan pengafilan tidak berhak memeriksa, memagdili dan memutus perkara 208, dengan menggunakan acuan kewenangan absolut karena tanah itu sudah bersertifikat dan sertifikat tersebut harus dibatalkan di PTUN, dengan demikian ada putusan sela, dan dalam putusan Seka, eksepsi mereka ditolak”, jelas Biyante.

“Dengan demikian, Pengadilan Negeri berhak memeriksa, mengadili dan memutus masalah ini”, imbuhnya.

Oleh karena itu, Biyante meyakini banhwa pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur sangat paham jika lahan yang diserahakan ke kementerian kesehatan untuk pembangunan RSUP merupakan lahan sengketa, namun diduga sengaja tidak memghormati proses tersebut.

“Harapan saya, pemerintah sebagai harusnya memberi contoh bagi masyarakat agar menghormati proses hukum yang ada, jangan bersikap anarkis, otoriter dan lain sebagainya”, pungkasnya.

“Kami mendukung pembangunan RSUP, namun kami berharap pemerintah juga menghargai hak kami dan menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung”, tambah Biyanka.

Dikatakan Biyanka, sidang lanjutan kasus perdata nomor 208/Pdt.G/2020/PN.KPG, akan dilanjutkan pada Rabu, (9/12/2020).

Sebelumnya diberitakan bahwa, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Tim Kuasa Hukum yang diwakilkan oleh Fideon G. Siokain, SH., menegaskan lahan untuk pembagunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kupang, di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Sah milik pemerintah provinsi NTT. (MBN01)

Komentar