oleh

Lahan RSUP Kupang Diklaim Masih Dalam Sengketa

Kupang, NTT

Penasihat Hukum Yohanes Limau, Biyante, S.H., menyatakan keberatan terhadap pemerintah provinsi NTT atas lahan seluas 18 hektar yang digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kupang, di Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang, provinsi NTT.

Menurut Biyante, objek tanah yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit, sedang dalam sengketa tanah perdata, pada Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang dengan nomor register perkara 208/Tdt.ttg/2020/PN Kupang.

“Semoga berita ini didengar, baik oleh Menteri Kesehatan, maupun Presiden Joko Widodo”, kata Biyante.

Dikatakan Biyante, hingga saat ini sengketa lahan tersebut belum ada keputusan secara sah yang menyatakan lahan tersebut milik pemerintah provinsi NTT.

“Saya selaku kuasa hukum berharap kepada Bapak Gubernur NTT, untuk dihentikan dulu proses pembangunan RSUP hingga pada suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap”, tandasnya.

Dijelaskan pula, Luas lahan yang disengketakan kurang lebih 23 Hektar, termasuk lokasi pembangunan rumah sakit umum pusat (RSUP) Kupang. (MBN01).

Komentar