by

AMAPEK Minta Bawaslu NTT Profesional Tangani Kasus Alor

Metrobuananews.com | Kupang – Aliansi Masyarakat Alor Peduli Keadilan (AMAPEK) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersikap profesional menangani masalah kabupaten Alor.

Pernyataan tersebut menyikapi pelimpahan berkas laporan dugaan pelanggaran pemilu kabupaten Alor dari Bawaslu RI ke Bawaslu Provinsi NTT.

“Kami minta untuk Bawaslu bekerja secara profesional”, tegas koordinator AMAPEK, Toni Boling, Senin (27/8/2018).

Menurut Toni, dugaan pelanggaran yang dilakukan Calon Bupati Petahana Amon Djobo, ketika itu, sangat fatal dan seharusnya didiskualifikasi oleh KPU karena telah nyata dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat(2) tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Walikota, Bupati, Wakil Bupati yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau wakil Walikota dilarang menggantikan/ pengantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Ayat (5); Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.

“Kami sangat menyayangkan laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak digubris oleh Panwaslu Kabupaten Alor, karena itu kami minta Panwaslu Alor segera diproses lebih lanjut ke DKPP”,  ujar Toni.

Selain itu, AMAPEK meminta Bawaslu secara arif dan bijak melihat dugaan pelanggaran yang dilakukan Amon Djobo.

“Hukum harus benar – benar ditegakkan, pelanggaran ini kan jelas dan nyata,  Beliau (Amon Djobo) sewenang wenang melakukan mutasi pejabat dalam rentan waktu yang dilarang oleh Undang – undang, tetapi Panwaslu seakan beranggapan kalau itu bukan pelanggaran, ada apa dengan Panwaslu”, ungkap Koordinator lapangan, Daniel Lanma.

Lebih lanjut Daniel menyayangkan sikap Amon Djobo, usai putusan Mahkama Konstitusi (MK) terkesan tidak mencerminkan pribadi seorang pemimpin.

“Setelah putusan, Pak Amon bukan hanya melakukan mutasi pejabat tetapi malah pecat ASN, sepertinya balas dendam”, ujar Daniel.

“Karena itu, kami minta BAWASLU harus dengan tegas memutuskan bahwa Petahana “Harus” di Diskualifikasi”, pungkasnya.

Sementara, salah satu pengurus AMAPEK, Kristo Kolimon, mengatakan jika Bawaslu NTT tidak mengindahkan tuntutan mereka, maka AMAPEK akan menurunkan massa untuk menggelar aksi demonstrasi besar – besaran.

“Jika permintaan kami tidak ditanggapi dengan baik maka, kami akan menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja Bawaslu Prov. NTT yang tidak mampu menjaga Integritas dan Profesionalitas sebagai Lembaga Pengawas Pemilu”, terang Kristo. (MBN01).

 

Comment