oleh

Tanggapan Bupati Sarai Terpilih Soal Status Kewarganegaraan

Kupang, NTT

Polemik terkait status Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua (Sarai) terpilih, Orien Patriot Riwu Kore, kian memanas

Menyikapi hal tersebut, Bupati terpilih Sabu Raijua, Orien Patriot Riwu Kore, melalui juru bicara (Jubir) Albert Riwu Kore, mengatakan hal utama yang seharusnya diapresiasi adalah niat baik untuk membangun tanah leluhurnya Sabu Raijua.

“Dengan dasar pengalaman dan pendidikannya di Amerika Serikat dia (Orient) mau membangun kampung halamannya,” kata Albert Riwu Kore, Rabu (3/2/2021).

Dia memyebutkan, Orien memiliki keinginan yang kuat untuk membangun tanah leluluhurnya, kendati ada hal – hal serius yang lupa diurus sehingga ini menjadi polemik.

“Saya pernah tanya ke Dia (Orient) ketia proses awal mengikuti Pilkada Sabu Raijua, dan dijelaskan bahwa ada ketetuan di Amerika Serikat bahwa, apapabila seorang warga negara AS hendak menjadi publik figur di Negara lain maka secara otomatis status kewarganegaraan AS-nya secara otomatis gugur. Itu yang Orien sampaikan ketika proses pencalonana, karena otomatis menjadi gugur maka dia tidak mengajukan permohonan apapaun. Itu yang dia pernah samapaikan,” jelas Albert.

Albert mengatakan, pihak kelurga tidak menyalahkan siapa pun dalam polemik ini, karena semua proses telah bergulir dan sudah selesai.

“Jika memang ada pihak yang keberatan dan melakukan proses hukum maka kita lihat saja dan mengikuti. Prinsip kami, menyambut baik motivasi dia untuk kembali membangun tanah leluhurya. Adapaun hal-hal prinsip yang harus dibenahi maka kami siap benahi,” ujar Albert.

Sebelumnya santer diberitakan, bahwa Orient Patriot Riwu Kore, Bupati Sabu Raijua, diduga punya kewarganegaraan ganda. Bawaslu setempat menyebut, Orient berstatus sebagai warga negara AS dan telah dikonfirmasi Kedubes AS. Ironisnya, nama Orient juga tercatat di data base kependudukan sebagai WNI.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagr Akmal Malik menyampaikan ada tiga opsi menyikapi hal tersebut. Opsi pertama adalah penundaan pelantikan jika hal ini dibawa ke ranah hukum.

“Dilakukan penundaan pelantikan bila Bawaslu dan/atau masyarakat melaporkan ke aparat penegak hukum (APH) terkait dugaan dokumen/keterangan palsu dalam persyaratan pasangan calon,” katanya saat dihubungi, Rabu (3/2/2021) sebut Akmal dilansir dari Sindonews.

Akmal mengatakan jika setelah ditindaklanjuti oleh APH dan diputus bersalah maka tidak perlu melantik Bupati Sabu Raijua terpilih. “Adapun Wakil Bupati terpilih tetap dilantik meskipun tidak berpasangan,” ujarnya.

Sementara opsi kedua adalah tetap dilakukan pelantikan sesuai dengan jadwal. Namun setelah dilantik perlu adanya usulan dari DPRD untuk dilakukan pemberhentian karena Bupati terpilih melanggar peraturan perundang-undangan.

“Paslon Bupati/Wabup terpilih tetap dilakukan pelantikan. Kemudian meminta DPRD menggunakan hak angket karena Bupati melanggar Pasal 78 ayat (2) huruf h UU No. 23/2014. Jika DPRD tidak melakukan maka dapat diambilalih oleh pemerintah sebagaimana amanat Pasal 82 UU No. 23/2014,” tuturnya.

Opsi ketiga adalah secara persuasif meminta Bupati Terpilih Orient P Riwu Kore mengundurkan diri. “Secara persuasif, Bupati terpilih mau mengundurkan diri. Sehingga pada saat pelantikan hanya untuk Wakil Bupati saja dan tidak secara berpasangan,” ujarnya. (MBN01/SI)

Komentar