oleh

Kasus Dugaan Korupsi Tanah Labuan Bajo, Kuasa Hukum : Dakwaan Jaksa Masih Prematur

Video Pernyataan Kuasa Hukum terdakwa MA

Kupang, NTT

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tanah di Keranga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, mulai disidangkan di pengadilan Tipikor Kupang, Rabu (20/1/2021).

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut dipimpin Hakim ketua Wari Juniati, didampingi hakim anggota Ari Prabowo dan Ibnu Kholik.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT dalam kasus tersebut sebanyak empat (4) orang, yakni Roy Riady, Herry C. Franklin, Hendrik Tiip dan Emerensiana Jehamat.

JPU dalam dakwaan yang dibacakan Herry C. Franklin, menekankan pada pasal 3 dan pasal 18 juncto pasal 55 Undang – undang tindak pidana korupsi.

Menyikapi dakwaan tersebut, Kuasa Hukum terdakwa MA, Imbo Tulung, mengatakan apa yang didakwakan JPU tidak bersesuaian dengan perbuatan yang dilalukan oleh kliennya.

“Ada beberapa hal dalam dakwaan yang kemudian kami rasakan terlalu prematur. Terlebih terkait konsep materil dari suatu perbuatan yang dituduhkan, sampai pada tuduhan bahwa perbuatan klien kami merugikan keuangan negara”, sebut Imbo.

Dia merincikan bahwa kliennya bukan seorang pejabat tetapi berprofesi sebagai advokat, di mana seorang profesional tidak ada salahnya melakukan perbuatan yang melindungi kliennya, sepanjang tidak berseberangan dengan aturan perundang – undangan yang berlaku.

“Jadi kalau bicara soal kerugian negara, untuk klien kami masih sangat prematur”, tegasnya.

Pengacara muda berbakat ini, menilai bahwa syarat materil belum sampai pada titik di mana syarat materil dari suatu perbuatan pidana itu terjadi.

“Keyakinan kami mutlak, bahwa klien kami tidak seharusnya ditempatkan pada posisi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum”, pungkas Imbo.

Lebih lanjut Imbo menjelaskan, terkait materi yang dituduhkan JPU, kliennya sempat mengurus sertifikat atas tanah yang saat ini diklaim oleh pemerintah daerah, namun sampai sekarang sertifikat tersebut belum juga selesai pengurusannya.

“Bahkan berkas – berkas terhadap apa yang diurus juga sudah dicabut oleh yang bersangkutan sendiri dan diketahui oleh pihak BPN”, terangnya.

“sehingga aspek materil yang saya sebut tadi belum terpenuhi. Negara merasa dirugikan kalau sertifikat atau objek yang dianggap melawan pemerintah itu sudah terbit”, imbuhnya mengakhiri.

Siadang akan dilanjutkan dengan agenda eksepsi atau keberatan dari pada terdakwa. (MBN01)

Komentar