oleh

Sikapi Laporan Sengketa Pilkades, DPRD Rote Ndao Gelar RDP

Rote Ndao, NTT

Menyikapi laporan masyarakat soal sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dilaksanakan secara serentak pada 19 Desember 2020, DPRD Kabupaten Rote Ndao menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD Rote Ndao, Jumat (22/1/2021) bersama pemerintah dan perwakilan masyarakat yang menyampaiakan keberatan.

Ketua Komisi A, Fecky M. Boelan, pada kesempatan itu memyampaikan apresiasi kepada pemerintah khususnya panitia pemilihan kepala desa, baik di tingkat Kabupaten maupun Desa yang telah menyelenggarakan Pilkades dengan baik kendati masih ada keberatan dari 28 Desa.

“Hari ini kita ingin mendengar secara langsung keterangan dari para pihak terkait keberatan yang disampaikan oleh masyarakat dalam hal ini calon kepala desa”, kata Fecky.

Lebih lanjut mantan wartawan ini, mengatakan, setelah RDP pihaknya akan turun ke desa untuk mencari tahu fakta di lapangan.

“Semua pengaduan  akan ditampung dan didalami dengan turun ke lapangan untuk mencari tahu lebih detail sambil kita menunggu keputusan Bupati”, pungkasnya.

Sementara itu, ketua komisi C, Petrus J. Pelle, dengan tegas meminta pemerintah untuk tegas tetapi bijak dalam memgambil keputusan soal sengketa pilkades.

“Pemerintah daerah lewat dinas teknis harus tegas dalam menyikapi persoalan ini karena mereka sudah berjuang asas demokrasi yang sudah berjalan dengan baik,

Menurut Anggota DPRD 2 periode ini, jika sejak awal pemerintah dalam hal ini panitia pilkades tegas maka tidak perlu ada sengketa yang berkepanjangan.

“Para calon kades ini kemudian diberikan satu bayang-bayang, mereka sendiri juga takut karena ketika dinas teknis tidak berani mengambil satu keputusan dan terjadi konflik kira-kira siapa yang bertanggung jawab”, tandas EP, demikian sapaan akrab Petrus J. Pelle.

Kepala dinas PMD, Yames M.K Therik, pada kesempatan itu menjelaskan, semua pengaduan telah ditanggapi oleh Panitia Tingkat Kabupaten dan telah diregistrasi, dan sudah melakukan kajian – kajian, serta klarifikasi terhadap pihak terkait, dan  dilaporkan kepada Bupati untuk diambil keputusan terkait sengketa pilkdaes 28 Desa di Rote Ndao.

“Bupati yang akan mengambil keputusan berdasarkan data, fakta dan regulasi”, ungkap James.

Untuk diketahui, keberatan yang diajukan oleh para calon kades dari 28 desa berkaitan dengan, Pencoblosan simetris, Perhitungan berulang ulang, Penambahan Panita Pemilihan Cakades Tk. Desa Tanpa SK, masalah DPT, dan Penandatanganan berita acara mendahului perhitungan suara, serta terkait daftat hadir yang tidak disediakan oleh Panita pilkades.

Para pihak yang mengadu merasa bahwa pelaksanaan pilkades yang digelar di wilayah mereka bertentangan dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dalam RDP ini Calon Kepala Desa yang hadir yakni cakades Mukekuku, Batutua, Daleholu, Netenain, Oelua, dan Fatelilo. (Mekris Ruy)

Komentar