by

Heri Boki : Hentikan Pembodohan Publik Atas Nama KNPI

Kupang, NTT

Penempatan karteker ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dinilai sebagai pembodohan publik atas nama KNPI.

Pernyataan tersebut disampaikan ketua KNPI NTT, Heri Boki, di Kupang (21/9), menyikapi penempatan karteker Ketua KNPI NTT versi Noer Fajrieansyah.

“Terkait aksi yang dilakukan kemarin (Minggu, 20/9) di Sasando Hotel, bagi saya dan teman-teman secara kelembagaan, itulah letak aktivitas Pembohongan dan Pembodohan publik, yang dilakukan oleh oknum – oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan KNPI”, tegas Heri.

Kepengurusan dan keberadaan KNPI NTT, lanjut Heri, sampai saat ini masih aktif dan sah, sesuai surat keputusan DPP KNPI untuk masa jabatan 2017 – 2020. Dengan demikian, tidak ada dualisme kepeminan KNPI di NTT.

“Sampai hari ini tetap satu, Komite Nasional Pemuda Indonesia Nusa Tenggara Timur, di bawah kepemimpinan saya (Heri Boki) dan seluruh jajaran pengurus”, jelasnya.

Bagi Heri, penempatan karteker atau pelaksana tugas, bisa saja dilakukan apabila, dalam kepemimpinannya terjadi pelanggaran konstitusional dalam organisasi, kemudian dievaluasi oleh DPP kemudian diberhentikan.

“Faktanya tidak demikian. Kami terus melakukan aktivitas dan sekian banyak program telah kami lakukan”, tandas Heri.

Pada kesempatan itu, Ketua KNPI NTT, Heri Boki, mengimbau agar oknum – oknum yang mengatasnamakan Karteker DPD KNPI NTT, untuk menghentikan seluruh upaya yang dilakukan yang bisa memicu konflik di antara pemuda NTT yang masih solid.

“Secara baik – baik, secara kelembagaan kami meminta agar oknum – oknum yang mengatasnamakan karteker KNPI NTT, menghentikan seluruh aktivitas mereka, sehingga tidak memicu konflik di internal orang muda NTT”, pungkasnya.

Dia meminta semua pihak agar tidak membawa suasana di pusat (Jakarta) masuk ke NTT.

“Konflik di Jawa jangan dibawa ke NTT, konflik di Jakarta jangan dibawa ke Kupang”, Heri mengingatkan.

Dia mengakui, bahwasnya saat ini terjadi dualisme kepemimpinan di DPP KNPI dan sedang berproses di pengadilan.

“Tetapi secara gamblang harus saya sampaikan bahwa secara etis organisasi, sesuai fatsun organisasi, ketua umum DPP KNPI adalah Haris Pratama, sesuai hasil kongres di Bogor dan ditetapkan oleh presidium kongres”, jelasnya.

Namun kemudian, lanjut Heri, jika terjadi dualisme kepemimpinan di DPP KNPI itu merupakan persoalan lain.

“Dua kubu itu silahkan berkonflik dan berproses di pengadilan negeri Jakarta Selatan”, katanya.

“Kami juga belum melakukan Musda karena masih menunggu keputusan final dari dua kubu yang bertikai. Jika keputusan pengadilan ikrah pada Haris Pratama, kami hormat, atau ada pada Noer Fajrieansyah juga kami tetap hormat. Dengan catatan, hanya satu pemuda KNPI NTT”, ujarnya.

“Saya minta oknum – oknum yang mengatasnamakan Karteker KNPI NTT, hentikanlah upaya penyesatan, Pembodohan dan pembongan publik, sebelum teman – teman menimbulkan perpecahan, kemudian ada aksi dan reaksi dari seluruh orang muda NTT yang merasa keamanan dan kenyamanannya terganggu”, imbuhnya tegas.

Dikatakan pula, akan ada langkah – langkah yang diambil untuk menghentikan upaya – upaya yang merongrong dan memecahbelah orang muda Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam KNPI NTT.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) versi Noer Fajrieansyah, resmi menempatkan karteker di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kendati secara de jure dan de facto, Heri Boki masih memimpin KNPI NTT. (MBN01)

Comment