oleh

Kasus MTN Bank NTT, Jaksa : Perbuatan Melawan Hukum Terpenuhi

Kupang, NTT

Kasus pembelian Medium Term Note (MTN) atau pembelian surat berharga oleh Bank NTT senilai Rp50 miliar dari PT. SNP Finance semakin terang benderang.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) memunjukan keseriusannya dalam menangani kasus tersebut.

Kajati NTT, Hutama Wisnu, S. H, M. H yang dikonfirmasi melalui Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim, S. H, Jumat (17/6) sore, menjelaskan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam kasus dugaan korupsi pembelian MTN, telah terpenuhi.

“Dalam kasus ini, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sudah terpenuhi. Taoi, penyidik masih tunggu perhitungan kerugian keuangan negara yang nyata atau real dari ahli,” kata Abdul Hakim.

Dia menjelaskan, terkait kerugian keuangan negara, saat ini sedang dihitung oleh ahli sehingga penyidik masih tunggu perhitungan kerugian keuangan negara yang nyata dari ahli.

Mengenai SOP yang dikatakan telah sesuai ketentuan atau aturan yang berlaku, Humas Kejati NTT menegaskan bahwa Bank NTT harus membuktikan hal itu.

Sebab menurut Abdul Hakim, sesuai hasil penyelidikan tim penyidik Tipidsus Kejati NTT, ditemukan bahwa tidak sesuai SOP. Hal itu dikarenakan tidak diketahui oleh pejabat yang berwenang dalam proses pembelian MTN senilai Rp50 miliar oleh Bank NTT.

“Jika benar Bank NTT untung Rp. 1 triliun dari pembelian MTN? Pembeliannya kapan dan tahun berapa. Dan, jika mungkin sudah sesuai SOP maka harus dibuktikan soal SOPnya oleh Bank NTT,” tegas Abdul Hakim.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Bank NTT, Apolos Djara Bonga, mengatakan pembelian MTN PT SNP senilai Rp50 miliar telah dilakukan sesuai prosedur dan metode, serta telah dilakukan uji tuntas (Due Dilligence).

“Pembelian MTN atau surat berharga senilai Rp50 miliar telah dilakukan secara benar dan serius dan sesuai dengan standart operasional prosedur (SOP),” katanya.

Komentar

Berita Terkait