oleh

Soal MTN, Kejati NTT Diminta Beri Kepastian Hukum

Kupang, NTT

Kasus dugaan korupsi pembelian Medium Term Note (MTN) sebesar Rp50 Miliar masih terus bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT).

Oleh karena Kuasa Hukum  Bank NTT, Apolos Djara Bonga, meminta Kejati NTT, memberikan kepastian hukum penanganan kasus dugaan korupsi tersebut.

“Kami juga mengharapkan ada kepastian hukum dari kejaksaan terkait penanganan kasus MTN Bank NTT,” kata Apolos saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, Selasa, (14/6/2022).

Lebih lanjut, Apolos mengatakan penanganan kasus MTN di Kejati NTT, masih dalam tahap intelijen justicia.

“Belum ada penetapan tersangka. Sehingga kita menganut asas praduga tak bersalah. Setahu saya kasus ini masih dalam proses peran intelijen justicia. Jadi penyelidikan saja belum,” tegasnya.

Terkait MTN Bank NTT, dia mengaku telah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak di pasar modal dan perbankan terkait MTN Bank NTT senilai Rp50 miliar.

“Sesuai dengan aturan yang saya sampaikan, tidak ada satu pun indikasi pidana,” katanya.

Sambil memberikan contoh, kasus MTN di Bank Sumatera Utara (Sumut) yang telah divonis 10 tahun penjara. Dimana salah satu pejabat menerima gratifikasi, sehingga masuk ke ranah pidana.

Dia menegaskan kasus MTN Bank NTT murni adalah resiko bisnis, karena sudah melalui uji tuntas (Due Diligence) sesuai keputusan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan Nomor: Kep-412/BL/2010 tentang ketentuan umum dan kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang.

Menurut dia, PT SNP legal, sehingga pengembalian uang senilai Rp53 miliar lebih tercatat di bundel pailit yang ada pada tim kurator.

“Kasus MTN tidak hanya terjadi di Bank NTT, tapi juga terjadi pada umum lainnnya dalam jumlah besar. Hal ini dianggap sebagai resiko bisnis,” tegasnya.

Karena itu, oknum atau kelompok yang menginterprestasi, anggapan atau asumsi subjektif yang berlebihan menanggapi persoalan MTN tersebut dengan tujuan mendiskreditkan kredibilitas PT BPD NTT, serta cenderung menyerang kehormatan Dirut Bank NTT. Hal ini dapat berimplikasi hukum terhadap oknum atau kelompok yang memberikan pendapat dan atau pernyataan yang tidak berdasarkan hukum.

“Kami akan berikan somasi kepada oknum atau kelompok yang berikan pendapat tak berdasarkan hukum,” tegasnya.

Humas Kejati NTT, Abdul Hakim yang diminta tanggapan terpisah menegaskan proses hukum kasus dugaan korupsi MTN Bank NTT senilai Rp50 miliar tetap berjalan.

“Proses hukumnya tetap berjalan,” tegasnya

Komentar

Berita Terkait