oleh

Tidak Masuk Rencana Bisnis Bank NTT, Pembelian MTN Senilai Rp50 M Terkesan Dipaksakan, Ada Apa?

Kupang, NTT

Berdasarkan LHP BPK, pembelian Medium Term Notes (MTN) dari PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), tidak ada dalam Rencana Bisnis bank NTT tahun 2018, serta prosesnya sangat cepat.

Jika tidak ada di dalam rencana bisnis bank maka seharusnya tidak ada anggaran untuk pembelian MTN. Dengan demikian pembelian surat berharga dari pihak ketiga itu terkesan dipaksakan. Ada apa?

“Proses pembelian MTN PT SNP tidak didahului Due Diligence atau uji tuntas, yaitu proses identifikasi, verifikasi, pengumpulan informasi dari pelbagai pihak dan pemantauan langsung untuk memastikan keberhasilan investasi,” jelas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu, M.Si, menaggapi pernyataan dirut Bank NTT terkait pemandangan umum fraksi, seperti dilansir nttterkini.id dan kriminal.co

Atas dasar tersebut, Fraksi partai Golkar melihat ada indikasi pelanggaran SOP yang berhubungan dengan mitigasi resiko.

“Ini yang harus dijernihkan oleh Aparat Penegak Hukum agar duduk perkara menjadi terang benderang,” tegas Hugo.

Menurut Fraksi Golkar, pembelian MTN PT. SNP didasarkan pada LHP BPK yang menemukan adanya potensi kerugian Bank NTT sebesar Rp50 miliar, karena PT. SNP sudah dinyatakan pailit dan kegiatan usahanya dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah pembelian MTN berlangsung.

“Bahwa Dirut Bank NTT telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dan sudah dimuat pada portal BPK, hal itu adalah proses administasi
yang seharusnya demikian,” tandas Hugo.

“Tetapi tidak serta merta menyelesaikan
potensi kerugian Bank NTT sebesar Rp50.000.000.000,- dan menghentikan upaya penjernihan indikasi pelanggaran SOP yang bisa berujung pada masalah hukum,” imbuhnya.

Dia menegaskan, bahwa masalah pembelian MTN masih tetap ada dan masalah tidak selesai seperti yang disampaikan oleh Dirut Bank NTT. (*/MBN01)

Komentar

Berita Terkait