oleh

Masyarakat Adat Kualin Mejahijaukan Pospera TTS

SoE, NTT

Aksi protes dari Pospera TTS yang berakibat pada pembatalan investasi tambak garam di Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Sekatan (TTS) dinilai merugikan masyarakat adat Kualin. Dengan demikian, lembaga adat ini bersepakat untuk memejahijaukan Pospera TTS ke Pengadilan Negeri SoE.

Ketua Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat Kualin-Kuatae (Kualin raya), Joni Toni melalui kuasa hukumnya Stefanus Pobas, S.H., usai mendaftarkan gugatan di PN SoE, Rabu (24/3/2021), kliennya dirugikan akibat batalnya perjanjian kerja sama antara Lembaga Adat Desa (LAD) dan PT. Tamaris Garam Nusantara (TGM) dalam investasi tambak garam.

“Gugatan PMH itu telah didaftarkan di Pengadilan Negeri SoE pada tanggal 23 Maret 2021 dengan nomor registrasi: 9/pdt 6/2021/PN SoE,” jelas Stefanus.

Menurut Stefanus Pobas, Investasi tambak garam yang disepakati berlokasi di tepi pantai Toineke itu batal akibat penolakan dari Pospera yang mengatasnamakan masyarakat serta mendapat mandat dari para usif dan tua adat setempat.

Padahal proses menuju kerja sama itu telah dimulai sejak tahun 2017 lalu. Di mana pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pun telah menerbitkan izin prinsip terhadap PT. TGM melalui surat keputusan Bupati TTS nomor: DPMPTSP. 22.02.01/I/26/2017.

Bahkan, menurut Stefanus Pobas, lahan seluas 355,683 Ha itu pun telah mendapatkan persetujuan dari BPN Kabupaten TTS, serta telah mendapat surat keterangan bebas kawasan hutan.

“Seharusnya pada tahun 2020 itu, masyarakat mendapatkan uang senilai Rp. 250.000.000-, dari kerja sama itu, namun batal karena adanya penolakan sehingga investor kini telah kembali ke Jakarta,” ungkapnya.

Menurut Pobas, ada empat orang tergugat dalam perkara PMH dan gati rugi tersebut, yakni tergugat 1, Yerim Yos Fallo sebagai Ketua DPC Pospera TTS, tergugat 2 Dorkas Aby, tergugat 3 Erniwati Nabunome dan Bernadus Taneo sebagai tergugat 4.

“Kaitan dengan perkara ini, mereka (para tergugat) ini bukan siapa-siapa. Karena itu apa yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dimaksud bukan hanya melawan Undang-Undang, namum melanggar hak orang lain yang sudah di jamin oleh Undang-undang,” jelasnya.

Sesuai kesepakatan, uang yang akan diterima oleh masyarakat dengan beroperasinya tambak garam itu mencapai Rp45 M lebih yang sudah dihitung sampai 2054.

Sementara ketua DPC Pospera TTS yang dikonfirmasi awak media, Kamis (25/3/2021) mengatakan, sebagai warga Negara yang taat hukum, pihaknya siap mengikuti proses hukum itu.

Yerim menegaskan, apa yang dilakukan Pospera TTS saat itu bukan bentuk penolakan atas investasi, namun pihaknya memperjuangkan aspirasi yang didapat dari masyarakat Toineka, Kualin kuatae, (kualin raya)

“Perlu diingat bahwa pernyataan kami dari dulu sampai sekarang tetap sama. Bahwa pada dasarnya kami tidak menolak investasi, tapi yang kami tolak adalah HGU. Karena kalau masa penggunaannya telah habis maka masyarakat tidak bisa mendapatkan kemabli tanah itu,” jelas Yerim.

Ia pun mempertanyakan legalitas Joni Toni sebagai Ketua Perkumpulan Masyarakat Adat Kualin-Kuatae (Kualin Raya).”Joni Toni itu siapa yang angkat dia sebagai Ketua Perkumpulan Masyarakat Adat,” ujar Yerim.

Yerim menekankan, apa yang dilakukan bukan perbuatan melawan hukum, sebab ada keluhan baik dari masyarakat pemilik lahan maupun masyarakat yang tidak memiliki lahan terkait dampak yang akan  dialami dengan adanya investasi tambak garam itu.

“Kami berjuang tidak diberi satu rupiah pun. Tapi ini ada keluhan dari masyarakat makanya kami harus perjuangkan,” ucapnya.

“Kami merasa tidak melawan hukum dan kami tidak pernah merugikan siapapun. Karena itu, kami akan taati proses hukum yang ada, tapi kami juga akan memikirkan langkah lain untuk mengambil tindakan hukum,” tegas Yerim.

Penulis : Daud Nubatonis (Kontributor MBN TTS)

Komentar