by

DPRD Rote Ndao Selesai Bahas Ranperda Tanpa 2 Fraksi, Sah?

Rote Ndao, NTT

Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao bersama pemerintah Kabupaten Rote Ndao, menyelesaikan pembahasan dua (2) rancangan peraturan daerah (Ranperda) pada paripurna sidang 3 yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Rote Ndao, Sabtu (26/9), kendati tidak dihadiri oleh anggota DPRD dari Fraksi Perindo dan Fraksi Demokrat Sejahtera.

Dua (2) Ranperda yang telah dibahas adalah ranperda perubahan APBD tahun 2020 yang sebelumnya ditetapkan dengan menggunakan peraturan kepala daerah (perkada) dan Ranperda penyertaan modal kepada Bank NTT.

Anggaran yang disepakati sebagai dana penyertaan modal kepada Bank NTT sebesar Rp5 Miliar.

Ketua DPRD Rote Ndao, Alfred Saudila, kepada metrobuananews.com mengatakan, situasi sidang 3 berjalan lancar sesuai target waktu yang diputuskan oleh Badan Musyawarah DPRD.

“Memang sidang berlangsung sangat alot, dinamika persidanganpun terjadi. Sebanyak 5 fraksi menyatakan pendapat politiknya lewat paripurna penyampaian pedapat akhir fraksi”, jelas Fred.

Menurut Ketua DPRD, dari 5 fraksi yang mengikuti paripurna, 4 fraksi yakni Nasdem, Golkar, PDIP dan Persatuan Bangsa, menyatakan menerima 2 ranperda tersebut.

Sedangkan Fraksi Hanura, melalui pemandangan umum di awal paripurna telah menolak Ranperda Perubahan Anggaran, namun menerima Ranperda Penyertaan Modal.

“Fraksi Demokrat Sejaterah dan Fraksi Perindo tidak mengikuti proses persidangan dari awal”, jelas Fred.

Terkait hasil keputusan sidang, Fred Saudila, menegaskan bahwa semua keputusan yang diambil dan dihasilkan lewat paripurna dan semua tahapan paripurna Sah, karena semua memenuhi kuorum.

“Ketidakhadiran teman – teman Fraksi yang lain, sama sekali tidak mempengaruhi setiap keputusan yang dihasilkan. Itu hak politik mereka”, tutup Fred.

Dijelaskan pula, bahwa pada Senin (29/9) pihaknya bersama pemerintah akan melakukan konsultasi ke Kantor Kementerian Hukum dan Ham Perwakilan NTT di Kupang.

Ketua Fraksi Perindo, Gustaf Folla, seperti dirilis media online pena-emas.com, menjelaskan bahwa, Ketidakhadiran Fraksi Perindo menunjukan sikap tegas wakil rakyat dari partai Perindo yang tidak setuju untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang sebelumnya telah ditetapkan dengan menggunakan peraturan kepala daerah (Perkada).

“Bagaimana dan dari mana secara logika saja tidak masuk. APBD Pakai Perkada dan tiga kali perubahan pakai aturan kepala daerah, kok perubahan keempat pakai Peraturan Daerah”, pungkasnya penuh tanya.

Bagi Gustaf, tidak ada ruang untuk DPR membahas dan menetapkan Ranperda yang berasal dari APBD Perkada sebagai produk hukum. Pasalnya, legalitas APBD tahun Anggaran 2020 menggunakan produk hukum subjektif kepala daerah bukan peraturan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku. (MBN01)

Comment