by

Terindikasi Korupsi, Kades Batulilok Dinonaktifkan

Rote Ndao, NTT

Kepala Desa Batulilok, Suwarto, dinonaktifkan sementara dari jabatannya karena diduga telah melakukan penyalahgunaan anggaran (Dana Desa) yang berindikasi korupsi.

Penonaktifan tersebut dilakukan guna memperlancar pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemerintahan di wilayah Desa Batulilok.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rote Ndao, Yames M.K.Therik, ketika dikonfirmasi media ini, Jumat (15/5/2020) menjelaskan, Suwarto diberhentikan sementara karena telah melakukan penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018 dan 2019.

“Kami berhentikan sementara atas dasar hasil temuan Inspektorat, yang mana sudah dua (2) tahun berturut – turut yang bersangkutan (Kades) tidak menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) inspektorat”, jelas Therik.

Kebijakan ini diambil, lanjut Yames, untuk menyelamatkan masyarakat Desa Batulilok. Pasalnya, jika yang bersangkutan (Suwarto) tidak mampu menindaklanjuti LHP Inspektorat maka Dana Desa tidak bisa dicairkan dan tentu masyarakat sangat dirugikan.

“Jadi apa bila yang bersangkutan mampu menyelesaikan persoalan tersebut maka akan diproses untuk diaktifkan kembali”, katanya.

Sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, Kepala Desa Batulilok dan perangkatnya telah menyalahgunakan keuangan desa sebanyak Rp198 juta.

“Sampai saat ini, belum satu (1) Rupiah pun disetor kembali”, jelas Therik.

Oleh karena itu, Kepala Desa Nonaktif diberikan deadline waktu untuk menyelesaikan temuan Inspektorat, jika tidak maka akan berdampak hukum.

“Setiap warga negara bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya, jika Dia (Suwarto) tidak mampu menyelesaikan tanggung jawabnya, maka kami akan selesaikan dengan melapornya secara pidana”, tegas Therik.

Kadis PMD juga berharap, dengan dilantiknya Yoce Marune Dupe sebagai Penjabat Kepala Desa Batulilok, maka administrasi terkait pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) segera diselesaikan, karena sesuai Instruksi dari kementerian bahwa paling lambat tanggal 24 Mei 2020 BLT sudah harus dicairkan.

“Sebagai Penjabat Kepala Desa, Dia diberi kewenangan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa, selain itu, ada tugas tambahan yakni berkoordinasi dengan Kades Nonaktif sementara, untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang tertuang di dalam LHP Inspektorat”, urai Yames Therik.

Guna memutus mata rantai penyebaran Covid 19, Kadis berpesan agar Camat dan Kepala Desa se kabupaten Rote Ndao terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk patuh terhadap protokol pencegahan Covid 19, yakni, selalu menggunakan masker jika bepergian atau berada di ruang publik, selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan massa. (MBN01)

Comment

Berita Terkait