by

Rote Ndao Tunda Pilkades

Rote Ndao, NTT

Sebagai bentuk kepedulian dan keseriusan pemerintah dalam memerangi penyebaran Virus Corona di kabupaten Rote Ndao, Pemerintah kabupaten Rote Ndao mengeluarkan kebijakan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di kabupaten Rote Ndao.

Kebijakan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang tertuang di dalam surat edaran Mendagri Nomor 141/2577/SJ, perihal saran penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan Kepala Desa antar waktu Tanggal 24 Maret 2020.

“Ada dua hal yang mendasar yaitu pertama, penetapan status darurat corona secara Nasional dan yang kedua, surat edaran Mendagri, sehingga kami menindak lanjutinya untuk teman-teman camat dan panitia pilkades agar menunda tahapan pelaksanaan pilkades”, ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rote Ndao, Yames M.K Therik,S.H., kepada wartawan di ruang kerjanya senin, (11/5/2020).

Dia menjelaskan, penundaan tersebut sudah disampaikan kepada para camat untuk dilanjutkan ke tingkat desa.

“Kami sudah bersurat ke para camat agar menunda semua tahapan pelaksanaan Pilkades. Karena kita harus patuh pada protokol penanganan vovid 19 yakni social distancing dan physical distancing atau dwngan kata lain tidak mmelakukan kegiatan yang memicu kerumunan massa”, jelas Therik.

“Penundaan tersebut dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan”, imbuhnya.

Jika ada desa yang sudah melaksanakan beberapa tahapan, agar menunda hingga situasi kembali kondusif.

Terkait, kerugian yang dialami para calon kepala desa yang telah mengurus kelengkapan administrasi pilkades, Yames mengatakan tidak ada biaya ganti akibat dari penundaan tersebut. Pasalnya, penundaan tersebut sifatnya insidental.

“Jadi kalau tidak ada pilkades pun mereka sudah urus, berarti bagus juga untuk kepentingan mereka.Yang jelas bahwa pemerintah tidak mungkin mengganti rugi, malah kami mengapresiasi atas peran aktif teman-teman yang akan mencalonkan diri dan yang telah mengurus surat-surat kelengkapan administratifnya”, tandasnya.

Dijelaskan pula, pemerintah kabupaten Rote Ndao sangat serius melakukan pencegahan penyebaran Covid 19. Sebagai landasan pijak penanganan Covid 19, pemerintah kabupaten Rote Ndao mengeluarkan sebuah produk hukum yakni Peraturan Bupati Rote Ndao No 10 Tahun 2020 tentang percepatan Pencegahan Corona virus Disease 2019(Covid-19) di Kabupaten Rote Ndao dan Intruksi Bupati Rote Ndao Nomor HK/440/227/III/Kab.RN/2020, tentang pencegahan dan penanganan penularan inveksi Covid-19. (Tony)

Comment

Berita Terkait