by

Bupati TTU Bakal Polisikan Alfred Baun Atas Dugaan Fitnah

Kupang, NTT

Menyikapi laporan Ketua ARAKSI NTT, Alfred Baun di Polda NTT terkait dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007 senilai Rp47,5 Miliar pada Senin (5/5/2020), Bupati TTU, Raymundus Fernandes, dalam waktu dekat akan membuat laporan balik terkait pencemaran nama baik dan fitnah.

Bupati Raymundus merasa bahwa ini merupakan fitnah terhadap dirinya bersama istrinya, Kristiana Muki yang juga merupakan anggota DPR RI. Pasalnya, ketika kasus tersebut bergejolak pada tahun 2014 dan 2015, pihaknya pun tidak pernah terdaftar sebagai tersangka, hingga kejaksaan menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3).

“Saya dan Ibu Kristiana Muki sama sekali tidak terlibat dalam kasus seperti yang dituduhkan ARAKSI NTT,” tegas Ray, Jumat (8/5/2020), kemarin.

Kuasa Hukum Ray Fernandez dan Kristiana Muki, Robert Salu menegaskan, pihaknya telah mempersiapkan laporan baik perdata maupun pidana. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh ARAKSI NTT adalah perbuatan melawan hukum.

“Dalam waktu dekat kami akan lapor. Ada MOU antara kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi agar kemudian tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) kewenangan dan tanggung jawab antara pihak Polda NTT dan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara. Langkah yang dilakukan ARAKSI NTT jelas sangat tidak prosedural,” tegas Salu.

Sementara Alfred Baun yang dikonfirmasi, Minggu (10/5/2020) mengatakan, Ia menghargai niat Bupati Raymundus bersama kuasa hukumnya untuk membuat laporan pencemaran nama baik dan fitnah.

“Beliau punya hak untuk melaporkan saya ke pihak hukum dan itu juga dilindungi oleh Undang – undang”, katanya.

Kendati demikian, Dia sangat menyayangkan pertimbangan hukum dari Kuasa Hukum Bupati TTU. Pasalnya, laporan tersebut dianggap sangat terburu-buru. Dia juga mempertanyakan landasan hukum terhadap tudingan fitnah dan pencemaran nama baik kepada dirinya.

“Saya cuman kaget saja dengan kuasa hukum yang menganalisis fitnah dan pencemaran itu landasan hukumnya mana. Karena ARAKSI melaporkan itu tidak mengabaikan asas praduga tak bersalah, apalagi Undang-undang memberi ruang kepada setiap warga negara dan publik untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi”, jelasnya.

Menurut Alfred, penasihat hukum telah menggiring Bupati Raymundus untuk melanggar aturan dengan membuat laporan pencemaran nama baik dan fitnah.

“Jadi kalau kuasa hukum berani atau mereka buru – buru untuk melaporkan ini, maka saya nyatakan bahwa saya akan laporkan tambah itu kuasa hukum lagi”, tegas Alfred.

Alfred mempertanyakan dasar apa kuasa hukum Raymundus Fernandes melihat laporan yang dibuatnya sebagai pencemaran nama baik dan fitnah, sedangkan sampai dengan saat ini belum ada keputusan hukum yang menetapkan Bupati TTU salah atau benar.

“Informasi yang saya dengar Polda NTT baru membentuk tim penyelidikan, terus ini dianggap fitnahnya dari mana. Jangan jadi pengacara ece – ece trus mengangkangi aturan”, ujarnya.

“Undang – undang tindak pidana korupsi menegaskan bahwa, jika ada seseorang berupaya untuk menghambat penyelidikan atau mengkriminalisasi publik dalam rangka melaporkan dugaan korupsi maka dia ada di dalam ring korupsi itu”, imbuhnya.

Alfred menegaskan, terkait masalah tersebut pihaknya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti tokoh masyarakat dan para penasihat hukum.

“23 penasihat hukum sudah siap membantu saya untuk menghadapi laporan kuasa hukumnya pak Ray Fernandes”, katanya. (MBN01/***)

Comment

Berita Terkait