Kasus Oknum DPRD Kota Kupang, Pakar Hukum : Ini KDRT, Polisi Segera Proses

0
30
Bagikan :

Kupang, NTT

Anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Amanat Nasional (PAN), Simon Andirias Dima dilaporkan isteri sahnya ke Polda NTT, Sonya F. Manafe pada 21 Januari 2020. Ia dilaporkan karena diam-diam menikah lagi dengan dua wanita lain tanpa ijin isteri sahnya.

Proses hukum kasus ini ditanggapi pengamat hukum, Mikhael Feka. Menurut dia, laporan hukum itu harus segera diproses penyidik Polda NTT. Pasalnya, perbuatan anggota DPRD itu bertentangan dengan hukum, moral dan agama.

“Anggota DPRD itu mengemban jabatan publik, harusnya taat hukum, etika dan bermoral. Jadi panutan masyarakat, ini kan sebaliknya, sehingga segera ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (7/3/2020).

Untuk menjerat anggota DPRD ini, kata dia, polisi bisa menggunakan pasal perzinahan dan KDRT.

“Kalau pasal perzinahan, meski sudah menikah, tetapi harus ada bukti fisik. Kalau KDRT sudah jelas-jelas terjadi. Korban telah alami kekerasan secara ekonomi dan psikis, bahkan penelantaran, Polisi harus segera proses masalah ini” katanya.

“Semua orang sama dihadapan hukum. Apalagi ini publik figur, seharusnya dikenakan sanksi hukum yang lebih berat,” tambahnya.

Sementara itu, Simon Andirias Dima saat dikonfirmasi, tidak mau berkomentar.

“Saya tidak mau berkomentar,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Prilaku Menyimpang

Sebelumnya, aksi amoral wakil rakyat ini dikecam keras Sosiolog Universitas Nusa Cendana Kupang, Balkis Soraya Tanof. Menurut Balkis, sebagai publik figur, seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara moralitas, bukan bertindak amoral dan tidak beradab dengan menggunakan ajaran agama Islam sebagai simbol dan alat legalitas menyalurkan hasrat seksual untuk berpoligami atau nikah siri.

Ia mengatakan, perempuan baik isteri pertama maupun dua isteri barunya, sama-sama menjadi korban kekerasan gender secara psikologis dari anggota dewan yang doyan menyalurkan nafsu seksual tidak terkontrol dengan cara mempermainkan agama sebagai alat legitimasi perkawinan.

Baca Juga:  Miris, Gedung Kantor Bank NTT di Semau Dihuni Kambing

“Ini tindakan pidana, karena identitas diri dimanipulasi tidak sesuai dengan agama yang ada di KTP dan akta nikah yang sah,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (14/2/2020).

Secara sosiologis, kata dia, tindakan anggota DPR ini termasuk perilaku menyimpang/amoral/anti sosial dan telah mengarah pada tindak pidana hukum/kriminalitas, sebab telah melanggar nilai-nilai sakral perkawinan yang terlegitimasi secara hukum negara dan gereja. Apalagi, ia masih terikat perkawinan sah dengan isteri pertama.

“Apapun konflik rumah tangga yang sedang berlangsung, secara hukum, isteri pertama mempunyai kekuatan hukum untuk melaporkan ke aparat kepolisian dengan alat bukti, akta nikah bahwa masih terikat secara sah sebagai suami-isteri,” katanya.

Ia meminta pemimpin partai perlu memberikan sanksi politik sesuai regulasi dari PAN terhadap kadernya yang tidak amanah secara moralitas.

Bagi masyarakat pemilih sesuai Dapil oknum DPR tersebut, diharap bisa berperan sebagai alat kontrol demokrasi dan menarik dukungan kepercayaan terhadap wakil rakyat yang terlibat amoral.

“Sebagai sanksi sosial, tidak usah memilih kembali oknum DPR yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan melanggar hak perempuan sebagai manusia,” tandasnya.

Ia juga meminta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTT juga harus terlibat secara aktif melakukan pendampingan kepada isteri pertama, sebagai penguatan tentang perilaku amoral oknum DPR secara subyektif menjadikan agama sebagai alat legitimasi menyalurkan hasrat seksualnya.

“Proses mediasi secara hukum terbuka bagi kedua belah pihak yang berkonflik, tergantung keputusan isteri pertama dan keluarga terkait. Intinya, harus adil gender dan tidak merugikan perempuan sebagai korban kekerasan dan perlakuan diskriminatif dari kesepakatan itu,” pungkasnya.

Nikah Secara Islam

Sebelumnya, Sonya melaporkan suaminya lantaran suaminya menikah lagi dengan dua perempuan tanpa seijin dia. Laporan itu bernomor STTL/B/26/I/RES.1.24/2020/SPKT tertanggal 21 Januari 2020 lalu.

Baca Juga:  Isu Hoax Tsunami di Nagekeo Meresahkan Warga

Kuasa hukum, Dan Albrenus Fattu, SH mengatakan, kliennya itu merupakan istri sah dari Simon Dima yang kini menjabat sebaga Anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Aksi nikah sirih anggota DPRD ini ketahuan setelah pihaknya melaporkan kasus penelantaran pada November 2019 lalu. Saat kasus itu berjalan, kata dia, dua isteri lainnya datang dengan membawa surat nikah.

“Dia menikah dengan dua wanita ini secara Islam. Pernikahan yang tidak diketahui istri ini dilakukan di Surabaya, Jawa Timur sekitar 2015 dan 2016. Dua isterinya ini berasal dari Jawa. Satunya sekarang kerja di Bank Capital,” ungkapnya.

“Kami laporan pidana itu karena pelapor sebagai istri sah tidak pernah mengetahui perbuatan suaminya yang menghianati isteri anaknya,” tambahnya.

Untuk diketahui, laporan terhadap anggota DPRD Kota Kupang, Simon Anderias Dima ini merupakan laporan kedua. Ia pernah dilaporkan oleh isteri sahnya pada November 2019 lalu terkait dugaan penelantaran (MBN01/DT/*Tim)

Bagikan :