by

Pembahasan APBD Rote Ndao Buntu, Perkada Solusi Terakhir

Kupang, NTT

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao tahun 2020, oleh Pemda dan DPRD Kabupaten Rote Ndao mengalami kebuntuan. Secara regulasi jika Pembahasan APBD mengalami Deadlock maka Bupati bisa menerbitkan Peraturan Kepala Daerah atau Perkada.

Dengan demikian, jalan keluar terakhir untuk menyelamatkan APBD Rote Ndao adalah dengan menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kendati ada sejumlah konsekwensi yang harus diterima oleh Pemda Rote Ndao jika APBD dilakukan melalui Perkada.

“Karena adanya kegagalan pembahasan anggaran oleh Pemerintah dan DPRD maka sudah pasti akan ada Perkada. Jadi sikap kita DPRD karna memang ada aturan soal Perkada ya kita akan diskusikan”, demikian disampaikan Ketua DPRD Rote Ndao, Alfred Saudila.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati, Rote Ndao, Stefanus Saek kepada wartawan mengatakan, terjadinya deadlock pembahasan APBD Kabupaten Rote Ndao karna ada sejumlah item anggaran yang didrop oleh DPRD saat pembahasan.

“Jadi ada kurang lebih lima (5) item anggaran yang didrop oleh DPRD saat pembahasan” kata Stef Saek.

Terkait isu buntunya pembahasan APBD lantaran DPRD Rote Ndao memangkas kewenangan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) Kabupaten Rote Ndao, Stef Saek, dengan tegas membantah.

“Tidak, karena TBUPP tapi itu merupakan akumulasi dari didropnya sejumlah anggaran. Pada saat terakhir itu lalu dilakukan voting. Voting itu ‘kan sudah menunjukkan menolak. Dari 18 Anggota yang siding 13 menolak artinya apa kalau begitu. Artinya menolak,” tutup Stef Saek.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Paulus Henukh, mengatakan pemberlakuan Perkada akan berdampak pada penundaan transfer dana dari pusat kepada daerah yang akan berimbas pada penyarapan anggaran pada tahun 2020 akan rendah dan tidak akan maksimal.

Selain itu, konsekwensi yang akan diterima Pemda dan DPRD yakni tidak akan menerima gaji selama enam bulan.

“Hal ini akan berimbas pada kinerja yang buruk, sehingga merugikan rakyat dan daerah Kabupaten Rote Ndao”, pungkas PH.

Paulus juga mengatakan, secara pribadi dan salah satu pimpinan DPRD, pihaknya keberatan apabila diberlakukan Perkada. Pasalnya berdampak pada keberlangsungan pembangunan di kabupaten Rote Ndao.

“Lebih lanjut akan kami bahas di internal partai perindo dan pastinya ada langkah – langkah yang akan kami tempuh”, tutup Paulus Henukh. (MBN01)

Comment

Berita Terkait