Polkam

Perubahan KUA-PPAS, Frengky Saunoah : Bupati Mengerti atau Tidak

Bagikan :

Kupang, NTT

Kisruh antara DPRD TTU dan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandez, saat Sidang III DPRD Kabupaten TTU tahun 2019 tentang pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten TTU, ditanggapi tegas olah ketua Fraksi Ampera, Frengky Saunoah.

“Bupati mengerti atau tidak proses pembahasan”, kata Frengky saat dikonfirmasi, Selasa (5/11), terkait kisruh DPR dan Bupati.

Dia menilai pemerintah belum sepenuhnya memahami pasal 89 sampai dengan pasal 91, PP nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Substansi di dalam pasal 90 itu kan untuk dibahas dan disepakati to, bukan dikasi trus dibiarkan saja, pengertian dibahas itu, bisa berubah naik, bisa kurang”, jelas politisi PDIP ini.

Dengan demikian, perubahan KUA-PPAS menurutnya sudah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan aturan manapun.

Terkait perubahan atau pergesaran anggaran pada beberapa item kegiatan seperti Rumah Tidak Layak Huni dan Tenaga Kontrak Daerah, yang tidak sesuai dengan KUA-PPAS yang diajukan pemerintah, Frengky mengatakan pergesaran tersebut sudah melalui pembahasan dan kajian – kajian yang mendalam.

“DPRD punya kewenangan untuk mencermati anggaran yang diajukan, yang diajukan Rp200 Miliar kami sepakat Rp65 Miliar. kenapa, tahun 2016 DPRD mengalokasikan Rp14 Miliar, realisasi 0 persen. Tahun 2017 kami alokasikan Rp45 Miliar, realisasi 0 Rupiah, tahun 2018 kami alokasikan Rp60 Miliar, realisasi hanya terjadi di 2 Desa, tahun 2019 alokasi anggaran RTLH Rp14 Miliar untuk 9 Desa, yang jalan hanya 7 Desa”, urai Frengky.

Lebih lanjut Frengky menjelaskan, perubahan dan persetujuan anggaran di dalam KUA-PPAS disesuaikan dengan kemapuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.

“Pemerintah kan tidak mampu. 14 Miliar saja tidak mampu mengelola itu, bagaimana minta Rp200 Miliar”, katanya.

Baca Juga:  Langkah Strategis BNN Kota Kupang Perangi Narkoba di Lingkungan Sekolah

Terkait pergesaran anggaran yang lebih dominan diarahkan ke Dinas Pekerjaan Umum, Frengky mengatakan anggaran tersebut untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

“Infrastruktur berupa ruas jalan itu juga diajukan oleh pemerintah untuk dibiayai dari DAK”, jelasnya.

Terpisah, Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandez, mengatakan Banggar DPRD TTU telah merubah secara sepihak
Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Ia menyebutkatkan, ada beberapa item program yang dirubah oleh Banggar DPRD TTU dengan tidak mengacu pada dokumen yang diajukan oleh pemerintah.

“Yang dirubah oleh Banggar itu adalah program rumah layak huni untuk keluarga miskin semula 299.193.016.088. selanjutnya BANGGAR merubahnya menjadi 136.918.300.125 dan selanjutnya di alihkan ke dinas PU utk jalan jembatan. dan dinas pendidikan mereka mencoret anggaran untuk guru kontrak sebesar 17.805.000.000 dan dialihkan ke PU,” kata Raymundus, Selasa, (5/11).

Dikatakan pula, pada Dinas sosial, Banggar mencoret 1.529..789.600 dan alihkan ke PU. Dinas pertanian mereka dicoret 1.610.425.200 dan alihkan ke PU dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Banggar coret sebesar 4.119.025. 000 dan dialihkan ke PU.

Dari sejumlah angagaran yang dicoret itu dialihkan ke Dinas PU. Sehingga total pengalihan ke Dinas PU bertambah sebesar Rp 284.071.726.000

“Dari hasil coret-coret itu yang tidak direncanakan oleh pemda sehingga pemda menolak pengalihan ini dan kembalikan ke KUA PPAS yg telah pemda ajukan,” jelasnya. (MBN01)

45 Views
Bagikan :