OMG, OJK Belum Terima Permohonan Izin Kelayakan Bank NTT Semau

0
29

Kupang, NTT

Kendati sudah dilakukan sewa pakai gedung Bank NTT Semau sejak tahun 2016 lalu, namun hingga saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT belum menerima surat pengajuan izin kelayakan oleh pihak Bank NTT.

Kepala OJK NTT, Robert Sianipar, kepada media, baru – baru ini mengatakan pihaknya belum menerima surat pengajuan izin kelayakan.

“Sampai sekarang memang belum ada pengajuan izin kelayakan dari Bank NTT”, tegas Sianipar.

Lebih lanjut Sianipar menjelaskan, kepengurusan izin kelayakan tidak membutuhkan waktu yang lama, asalkan pihak Bank NTT sudah mempersiapkan semua syarat dengan baik seperti, Gedung Kantor, fasilitas pendukung (air dan listrik), sarana IT dan SDM.

“Jika semuanya sudah siap, Bank NTT mengajukan ijin dan OJK akan turun pemeriksaan. Prosesnya gak lama kok. Paling 30 hari sudah selesai dan siap beroperasi”, pungkasnya.

Sementara Kepala Cabang (Kacab) Bank NTT Kabupaten Kupang, John Sine, memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait besarnya anggaran sewa pakai kantor bank NTT di Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang dan alasan pihaknya mengeluarkan biaya sewa gedung sejak tahun 2016 lalu, sebelum mengantongi surat izin dari OJK.

Pesan singkat melalui WhatsApp tak dibalasnya. Ia hanya membacanya dan memilih tidak menjawab pertanyaan wartawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, gedung kantor Bank NTT yang berada di kampungnya Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, tak berfungsi alias mubazir. Bahkan saat ini kantor keuangan yang dibuka sejak tahun 2016 itu jadi dihuni ternak.

Informasi terbaru yang berhasil dihimpun media ini menyebutkan, kendati tidak dimanfaatkan tetapi Bank NTT terus mengeluarkan biaya untuk tenaga security sejak awal sewa pakai, guna menjaga gedung kosong tersebut. Bayangkan, sudah berapa banyak anggaran yang dihamburkan sekadar untuk menjaga sebuah gedung kosong?

Ironis memang. Sebuah lembaga keuangan kebanggan NTT yang diisi orang-orang hebat di bidang perbankan namun mengeluarkan anggaran sewa pakai sebelum mengantongi surat dari kantor perizinan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai syarat mutlak.

Alhasil, kantor yang menguras uang daerah itu kini mubazir. Sementara Pemda Kabupaten Kupang terus meraup keuntungan selama kantor itu berstatus sewa pakai. (MBN01/DT)