Reformasi Tugas Kemendikbud

0
87

Oleh Feliks Tans

(Dosen FKIP, Universitas Nusa Cendana, Kupang)

 

Dalam tulisan saya sebelumnya, saya mengemukakan bahwa untuk membuat pendidikan formal di Indonesia lebih efektif, kurikulum nasional, K-13, yang disusun oleh Kemendikbud, harus diganti dengan kurikulum yang dirancang-bangun oleh sekolah sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan belajar (BMKB) murid.  Ketika sekolah menciptakan dan melaksanakan kurikulum sendiri seperti itu, persoalannya, antara lain, adalah apa tugas Kemendikbud. Persoalan tersebut saya jawab dengan tesis ini : ketika Indonesia menerapkan desentralisasi pendidikan secara umum, termasuk dalam hal pembuatan kurikulum, tugas Kemendikbud perlu pula ditata ulang. Perlu direformasi.

Dalam konteks demikian, Kemendikbud, saya pikir, bisa lebih fokus pada pelaksanaan supervisi.  Artinya, Kemendikbud tidak lagi menyusun kurikulum nasional seperti yang terjadi selama ini, tetapi cukup melakukan tugas pengawasan.  Ini untuk menjamin bahwa setiap kurikulum di setiap sekolah memang sesuai dengan BMKB murid, wawasan kebangsaan, akhlak mulia, dan imannya. Juga untuk memastikan bahwa guru melaksanakan tugasnya dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh.

Supervisi juga perlu untuk memastikan bahwa guru, pegawai, sarana dan prasarana pembelajaran tersedia secara memadai, dalam hal kuantitas dan kualitas, di setiap sekolah.  Artinya, sekolah yang berkekurangan guru, pegawai, sarana dan prasarana atau mutunya di bawah standar harus segera dibantu supaya bisa keluar dari masalahnya.

Selain pengawasan, Kemendikbud juga bertugas untuk melaksanakan UN, seperti selama ini, namun UN harus dibuat lebih komprehensif seperti yang saya sampaikan pada tulisan saya sebelumnya.  Jika lulus UN seperti itu, seorang murid pasti bisa mandiri dalam hidupnya.  Tidak seperti sekarang, banyak yang lulus UN, bahkan dengan nilai yang sangat baik, namun menganggur dan menimbulkan banyak masalah.

Jadi, untuk mencegah murid bertindak tidak adil terhadap gurunya seperti yang dilakukan MH terhadap ABC (Kompas, 03/02/2018, Guru Tewas Dianiaya Murid, hlm. 15), Indonesia, antara lain,  perlu desentralisasi pendidikan dengan kurikulum yang disusun sekolah.  Dalam dunia pendidikan seperti itu, Kemendikbud bertugas mengawasi setiap sekolah untuk menjamin bahwa kurikulumnya benar-benar berbasis BMKB murid;  selaras dengan wawasan kebangsaan, sesuai dengan moral, dan iman murid; dan, pelaksanaan proses belajar dan pembelajarannya baik, benar, dan total, termasuk pelaksanaan UN yang lebih pas dengan BMKB murid.

Pengawasan itu juga bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun sekolah di Indonesia yang melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajarannya tanpa guru, pegawai, dana, sarana, dan prasarana yang memadai.   Ini penting bukan hanya untuk membuat sistem pendidikan Indonesia lebih efektif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi juga untuk mencegah terjadinya penganiayaan terhadap guru oleh murid di masa depan sehingga proses belajar dan mengajar berjalan secara baik.

Tidak terganggu oleh kasus tragis yang melibatkan guru dan muridnya di mana saja di setiap sekolah di negeri ini.

Itulah, saya kira, esensi dari reformasi tugas Kemendikbud dalam dunia pendidikan yang, sejatinya, berubah dari sentralisasi kepada desentralisasi, termasuk dalam penyusunan kurikulum seperti yang saya sampaikan sebelumnya.  Jika ini dilakukan, pendidikan negeri ini, saya yakin, akan sangat bermutu dan mampu membuat bangsa ini lebih makmur dan kompetitif.  Mengapa tidak?