Polkam

Jonas Selly : Jika Penyelengara Pemilu Tidak Profesional, Kredibilitas Patut Dipertanyakan

Metrobuananews.com | Kupang – Pemerintah Kabupaten Rote Ndao saat ini menanti kejujuran dan ketegasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengeksekusi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No. 110/DKPP-PKE-VII/2018.

“Keputusan DKPP sesuai substansi pengaduan kita Pemerintah dan diberi waktu 7 hari untuk KPU Provinsi mengeksekusi putusan itu, kita menanti sikap KPU Provinsi, karena di dalam putusan itu ada peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan, khusus ketua KPUD dan Panwas. Peringatan keras itu riilnya seperti apa, yang lebih tau kan mereka (KPU dan Panwas), karena mereka memiliki kode etik”, jelas Jonas M Selly, Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao, kepada awak media via telepon selulernya, Sabtu (9/6).

Karena itu, Jonas Selly meminta, KPU Provinsi NTT dapat mengesekusi putusan DKPP sesuai amar putusan dan berlaku objektif serta profesional.

Terkait pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 juni mendatang, Jonas Selly mengingatkan agar sebagai penyelenggara pemilu, khususnya kabupaten Rote Ndao, harus bekerja dengan mengacu pada aturan dan kode etik yang ada sehingga tidak mengakibatkan kegaduhan.

“Penyelenggaraan pemilihan umum ini adalah suatu kegiatan besar, menentukan pemimpin suatu wilayah 5 tahun kedepan, karena itu, profesionalisme penyelengara menjadi sebuah keharusan, jika tidak, kredibilitas (Penyelenggara) patut dipertanyakan”, ungkap Jonas Selly.

Lebih lanjut, kata Jonas, pelanggaran kode etik yang dilakukan KPUD dan Panwas Rote Ndao harus dijadikan cambuk agar kedepan proses rekruitmen penyelengara pemilu benar – benar objektif dan memperhatikan integritas kandidat penyelenggara pemilu. (MBN01)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top