Benarkah Pemuda Independen Menulis Opini ?

0
282

Oleh : Nithanel Pandie

Anggota Fraksi Gabungan Kebangkitan Indonesia (F-GKI ) DPRD Kota Kupang

 

Akhir-akhir ini senang membaca banyak opini orang muda yang progresif yang benar-benar  memberi perhatian tentang kebutuhan masyarakat dengan tema ” DPRD Kota Kupang”, hanya saja jika retorika itu disampaikan oleh nurani warga yang independen, maka opini yang disertai kutipan bermakna dan berkualitas dan patut di apresiasi, tetapi bila disampaikan oleh teman- teman yang sudah mempromosikan diri untuk maju calon legislatif, maka sangat disayangkan, karena mudah ditebak sebagai suatu bentuk  pencitraan  yang tak bisa terbantahkan dan bahkan berani kita katakan, kalau  sedang menggiring opini bahwa saluran formal tidak berjalan dengan baik, maka muncul kelompok Robin Hood yang namanya A, B, C hingga  Z.

Bahasanya secara tidak langsung  bila disederhanakan “Saya atau Kami” lebih baik dari mereka yang  ada sekarang di DPRD, jadi nanti 2019 pilih “Saya atau Kami” sebagai pahlawan yang paling tau kebutuhan masyarakat. Mari melihat sejenak apa yang dikritisi dewan hakekatnya bukan untuk menghambat atau tidak mendukung program pemerintah, karena itu sangat membantu masyarakat, tapi dasarnya semata-mata untuk mengembalikan apa sebenarnya ke sebenar-benarnya untuk lebih baik sesuai regulasi yang ada.

Keterlibatan pihak lain, tanpa dijelaskan secara detail, tentunya sudah diketahui jelas dan pasti, karena  kelompok ini dengan gerakannya mudah ditebak sedang membajak (Membuat Modus) yang  mengatasnamakan saluran resmi dan diberi akses oleh pengambil keputusan untuk memainkan aksinya.

Dalam pelaksanaan roda pemerintahan di Republik ini, kita semua pasti setuju partisipasi masyarakat  sangatlah penting, tetapi kondisinya jika murni dari masyarakat bukan bentukan kelompok partisipan yang punya agenda tersendiri. Mudahan-mudahan bukan belajar dari pengalaman, karena sukses memainkan PIP,  nada yang sama coba akan didaur ulang untuk dimainkan dalam kontestasi politik 2019 mendatang!

Sebagai informasi tambahan, Dalam pemandangan umum terhadap LKPJ Walikota,  terkuak pemerintah tidak punya roadmape tentang persebaran lampu jalan, titik mana saja yang prioritas kebutuhan, tetapi secara sporadis bisikan masyarakat dalam hal ini ada tim yang menciptakan kebutuhan tiba-tiba, sehingga turunlah kelompok dibuat siaran langsung di media sosial dengan drama yang skenarionya benar- benar profesional bak pahlawan, padahal kelompok itu juga yang muda ditebak kalau sedang mencari panggung dengan berharap sebagai hero pada kontetasi perhelatan politik tahun 2019 dan didukung oleh pengambil keputusan sebagai balas jasa. Akibatnya hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota,  Kunjungan Walikota terdahulu, Hasil Reses DPRD, hanyalah sejumlah arsip yang tidak digubris bahkan sepertinya ada skenario balas jasa terang-terangan dengan alasan lebih mengetahui  kepentingan masyarakat. Padahal kelompok ini, bisa dibilang lihai dalam membangun argumen bahkan menggiring opini dengan keahlian dan  ketrampilannya menulis opini, tapi tidak sadar sedang menciptakan kegaduhan baru.

Kegaduhan itu juga baik adanya, Talcot Parson berpendapat untuk mencapai consensus, maka perlu ada konflik kegaduhan, tetapi konflik tidak di manage dengan baik akan merusak sistim dan tanda menuju arah itu ada, sebagai contoh ketika ada miskomunikasi antara wartawan dan walikota muncullah kelompok yang itu juga dengan dukungan  #Save Walikota# dengan  pembenaran opini sepihak yang dan seakan menjadi-jadi bahwa mereka yang paling benar, banyak masyarakat Kota Kupang yang memilih diam sebagai upaya Collingdawn, karena sangat menghormati Walikota Kupang dan percaya kalau  sang Walikota punya cara untuk meluruskan saluran komunikasi yang tersumbat.

Komentar yang panjang ini sebenar pointnya adalah mari semua energi ketrampilan yang ada kita berdayakan untuk mencerahkan hingga menyejukan semua pihak, karena jika tidak hati-hati, tentunya membuat kegaduhan baru muncullah #Save Walikota# vs  #Save DPRD# yang pada gilirannya menimbulkan hubungan yang disharmonis antara walikota dan DPRD, padahal pengalaman dan sejarah mencatat daerah yang maju umumnya, karena kerja sama atau kemitraan yang baik antara pemerintah (Walikota) dan DPRD  saling bergandengan tangan dan mendasari sprit itu dengan Falsafa Kuno “Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh”.  Tetapi pembangunan suatau daerah akan berjalan ditempat jika Pemerintah (Walikota dan DPRD saling membenarkan diri menyalakan yang lain, pada gilirannya masyarakat dirugikan, karena fungsi Pemerintahan dijalankan oleh Walikota dan DPRD hanya mengurus kegaduhan.

Mengakhiri tulisan ini, Penulis mengajak semua masyarakat dengan kata: ” Mari membangun jembatan untuk menghubungkan kebaikan bukan membangun pagar yang memisahkan”. Syalom, Tuhan memberkati.