“Diselingkuhi”, Pelapak Oepoi Sambangi Kantor DPRD NTT

0
570

Metrobuananews.com | Kupang – Merasa dikhianati oleh pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), puluhan pedagang kaki lima (PKL) mendatangi kantor DPRD Provinsi NTT, untuk menagih janji pemerintah yang pernah dibuat beberapa waktu lalu.

Para pelapak yang pernah berjualan di seputaran Gedung Olah Raga (GOR) Oepoi itu,  ketika beraudiens dengan Ketua DPRD dan beberapa Anggota DPRD Provinsi NTT, Selasa (20/3/2018),  mengatakan sangat kecewa dengan sikap pemerintah,  dalam hal ini dinas pendapatan dan aset daerah yang dinilai ingkar janji.

“Ada kesepakatan tanggal 22 November 2016, di ruang komisi III DPRD provinsi NTT, bahwa lapak-lapak itu ada penghuninya, namun karena direlokasi dan direnofasi sehingga apabila sudah selesai maka dikembalikan ke pemiliknya, anehnya sekarang malah dilelangkan”, Ujar Erna A P Fanggidae,  Koordinator PKL.

Erna mengatakan,  sesuai kesepakatan,  maka lapak – lapak tersebut tidak seharusnya dilelangkan karena hanya ditata kembali.

Bahkan menurut Erna, ketika lapak tersebut dibongkar,  para PKL diminta untuk mendata kembali nama – nama pelapak agar memudahkan pembagian lapak usai direnofasi.

“Sekarang kok berbeda,  kita tidak diakomodir lagi,  malah disuruh ikut bertanding dalam proses pelelangan,  dari dinas aset daerah,  itu kata kabag retribusi. Katanya ada tim aprisal yang sudah merumuskan dan kalau berminat harganya Rp. 18 juta,  itupun ikut lelang siapa lebih tinggi dia dapat,  ini sudah ingkar janji”,  tandas Erna.

Dia meminta agar DPRD dapat menjembatani aspirasi mereka karena para PKL beranggapan bahwa saat ini pemerintah sudah tidak berpihak pada nasib mereka.

“Pemerintah jangan “berselingkuh” dengan pengusaha lalu kami yang jadi korban. Harapan kami, Kembali saja pada kesepakatan yang pernah kita buat bersama,  sehingga tidak ada konflik lagi”,  tegas Erna.

Menyikapi jeritan para PKL,  ketua DPRD NTT,  Anwar Pua Geno, mengatakan,  pada prinsipnya DPRD NTT serius mencermati dan merespons setiap keluhan masyarakat, yakni memperjuangkan aspirasi pedagang kuliner lapak Oepoi.

“Kami akan panggil pemerintah untuk menyelesaikan tuntutan para PKL. Prinsipnya,  mengutamakan pedagang yang pernah berjualan di lapak tersebut”,  ujar Pua Geno.

Terkait nilai kontrak bangunan lapak,  Pua Geno,  mengatakan akan meminta pemerintah untuk mengkaji kembali sehingga harga yang ditawarkan tidak menyusahkan masyrakat kecil.

“Dulu harganya lebih murah,  tapi sekarang sudah permanen dan tentu harganya akan dinaikan tetapi perlu rasionalisasi harga sewa agar jangan sampai penghasilan pelapak pas atau bahkan minim dibanding harga sewa,  ini perlu kajian yang rasional”, pungkas Ketua DPRD NTT.

Anggota DPRD NTT,  Fraksi Hanura, Hamdan Saleh Batjo, mengatakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di GOR Oepoi sangat menggeliat, seperti di Surabaya di Taman Bungkul,  dan di Semarang di Bundaran Simpang Lima.  Karena itu,  menurutnya,  pemerintah seharusnya memberdayakan para pedagang kaki lima yang selama ini sudah berjualan di tempat itu bukannya mencari baru.

“Saya sangat setuju,  40 orang menjadi prioritas,  bisa akomodir baru kalau lapaknya lebih”,  tegas Hamdan.

“Kami akan panggil dinas PPO dan Dinas Pendapatan dan Aset Daerah untuk mendapatkan kepastian”,  imbuhnya. (MBN01)