KPK Jelajah NTT, Koruptor Ketar Ketir

0
332

Metrobuananews.com | Kupang – Pasca tertangkapnya salah satu calon Gubernur NTT, Marianus Sae, oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu, anggota dari lembaga anti rasuah itu, mulai menjelajahi wilayah NTT.

Selasa (20/2/2018), publik dihebohkan dengan pemberitaan di sebuah media online, yang memberitakan bahwa KPK kembali meringkus seorang bupati di NTT dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Manggarai Barat.

Ketika sejumlah awak media melakukan konfirmasi ke KPK terkait kebenaran informasi tersebut, seperti dilansir Tribun Bali, Rabu (21/2/2018), ketua KPK, Agus Rahardjo, dengan tegas membantah.

Dia mengatakan kegiatan penyidik di NTT adalah berkaitan dengan pencarian bukti kasus Bupati Ngada Marianus Sae.

“Tidak ada OTT lagi di NTT. Itu kegiatan penyidikan, terkait dengan OTT (Marianus Sae) yang lalu,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Rabu (21/2/2018)

Selain kegiatan penyidikan, ternyata KPK memiliki agenda khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di sejumlah kabupaten kota di NTT.

Kehadiran KPK mungkin membuat para Koruptor Ketar ketir, tetapi merupakan “Angin surga” bagi masyarakat NTT yang merindukan pemerintahan bersih.

“Kabar Gembira bagi Masyarakat NTT.
KPK kini telah Hadir di Kupang
Perangkap Besar sdh Siap utk Tangkap para Kakap-nya NTT… Program Mancing Mania ala KPK sdh diMulai.
Siap2,,, Hap, hap, haaaap
Semuanya bakal diLahap, tanpa Kecuali.
Trims PAP !!!”, tulis pemilik akun Facebook Willas Littik.

“Semoga kehadiran KPK di NTT bisa memberi dampak yang baik. KPK jangan segan – segan tangkap “pencuri” uang rakyat “, tulis barando Jr. dalam akun Facebooknya penuh harap.

Terkait kegiatan monev KPK di NTT, berikut sejumlah kabupaten yang dikunjungi.

1). Pemprov NTT, 2). Pemerintah Kota Kupang, 3). Kabupaten Kupang, 4). Kabupaten TTS, 5). Kabupaten Flotim, kabupaten Lembata, 6). Kabupaten Alor, 7). Kabupaten Sabu Raijua, 8). Kabupaten Rote Ndao.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kabupaten kota. (MBN01)