Ekbis

Akhir Manis Polemik Bank NTT

Metrobuananews.com | Kupang – Surat Keputusan (SK) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, memperpanjang masa jabatan Direksi Bank NTT, pada awal januari 2018, sempat menuai polemik, bahkan dinilai non prosedural.

Hal tersebut sempat menuai kecamatan keras dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) saat menggelar aksi damai di Bank NTT, Rabu (24/1/2018).

Baca juga : Miris..! Petinggi Bank NTT Terima KNPI di Ruang Berdebu Tanpa Alas

Ditengah kisruh tersebut, mayoritas pemegang saham Bank NTT, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar biasa (LB), Kamis (25/1/2018) sepakat memperpanjang masa jabatan Direksi Bank NTT sesuai SK yang sudah dikeluarkan awal januari lalu.

“Perpanjangan masa jabatan Direksi diperlukan untuk menyelamatkan Bank NTT”, ujar Marsel Petu, salah satu kuasa pemegang saham, usai RUPS Luar Biasa (LB) di Kantor Pusat Bank NTT, Kupang, Kamis (25/1/2017)

Terpisah, Bupati Alor, Amon Djobo, mengatakan pihaknya hanya mengamankan SK yang sudah dikeluarkan Gubernur NTT untuk memperlancar operasional di bank milik masyarakat NTT itu.

“Kita hanya mengikuti kebijakan yang sudah diambil gubernur yang diperpanjang pada awal Januari,” kata Amon Djobo.

Sementara itu, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, mengatakan, surat keputusan perpanjangan masa tugas ini sudah dikeluarkan sejak awal Januari 2018, setelah mendapat persetujuan dari 56 persen pemegang saham.

“SK yang dikeluarkan awal itu untuk menyelamatkan operasional Bank NTT. Bisa dibayangkan jika Bank NTT tidak beroperasi, ” tegasnya.

Dikatakannya, keputusan yang diambil pada awal januari lalu, belum ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, karena itu, RUPS ini perlu dilaksanakan untuk menandatangani keputusan tersebut.

“Surat itu sudah ditandatangani seluruh pemegang saham,” katanya.

Menurut Lebu Raya, surat tersebut akan dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan fit and propertest bagi calon direksi hasil RUPS Maumere.

Masalah lain yang dibahas dalam RUPS itu yakni Standart Operasional dan Prosedur (SOP)  yang sebenarnya sudah dilaksanakan Bank NTT.  Namun karena nomenklaturnya berubah menjadi Sistem dan Prosedur (Sisdur)  juga harus dibahas dalam RUPS.

“Sisdur ini harus diputuskan dalam RUPS, ” katanya. (MBN01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top