Pemerintahan

Menko Maritim Gandeng BPKP Kawal Anggaran Pemerintah di Provinsi Jatim

Metrobuananews.com |Jatim – Untuk memastikan semua program pemerintah yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menggandeng BPKP untuk melakukan pengawasan dan mengaudit setiap transaksi dan yang di lakukan oleh pihak terkait instansi pemerintah ataupun pihak swasta agar efesien

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi setiap transaksi sehingga tidak terjadi korupsi pada proyek proyek pemerintah BUMN yang bekerjasama  dengan pihak swasta

“BPKP dari awal saya minta terlibat untuk mengaudit setiap pengeluaran, supaya kita bisa menunjukkan kinerja yang efisien,” ungkap luhut usai menyaksikan penandatanganan kerjasama PT. INKA dan BPKP di Madiun Jawa Timur. Kamis (18/1/2018)

Menko Maritim Luhut juga mengajak semua pihak untuk mengubah paradigma bekerja.“Sudah lewat lah era memperkaya diri era korupsi itu, sekarang era keterbukaan, transparasi, transfer of technology, itu semua kita lakukan,” jelasnya.

BPKP sendiri memiliki fungsi sebagai auditor investigatif terhadap kasus penyimpangan yang terindikasi merugikan keuangan negara dan masyarakat.ujar Luhut

Hal itu sudah di atur berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menyangkut ke khawatiran adanya ‘beking’ atau sosok orang kuat yang mungkin berperan sebagai pelindung kepentingan pribadi pihak tertentu di proyek LRT,

Menko Luhut Binsar Panjaitan mempersilakan semua pihak untuk melaporkannya.“Nggak ada yang bilang beking-beking, kita sapu bersih kalau ada yang macam-macam,” tegas Menko Luhut

“Kita harus meyakinkan semua pihak untuk bekerja sama demi mendukung kemandirian Bangsa. “Kalau nggak sekarang kapan lagi,”Kita harus mendukung  produk dalam negeri,” pungkas Luhut di hadapan para tamu undangan yang hadir

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Perindustrian Bapak Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Bapak Mardiasmo, Deputi Bidang Akuntan Negara Ekonomi BPKP Bapak Bonny Anang Dwiyanto, Walikota dan Bupati Madiun, serta perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemen Ristekdikti, Bappenas, BPPT, PT Adhi Karya, PT KAI, PT LEN, PT SMI, PT Inti, PT Krakatau Steel, dan PT Inalum. (Dimensi News)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top